Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat fondasi industri nasional melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Langkah strategis ini dibiayai oleh Danantara Indonesia sebagai lembaga investasi negara yang diproyeksikan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.
Di tengah tekanan global terhadap industri manufaktur dan membanjirnya produk impor, kebijakan ini dinilai relevan dan tepat waktu untuk menjaga daya saing industri dalam negeri sekaligus melindungi jutaan tenaga kerja di sektor tekstil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembentukan BUMN tekstil merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat rantai pasok industri nasional dari hulu hingga hilir.
“Indonesia memiliki potensi besar di sektor tekstil, baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Kehadiran BUMN tekstil akan menjadi anchor industry yang mampu memperkuat ekosistem, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku,” ujar Airlangga.
Menurutnya, negara perlu hadir lebih aktif untuk memastikan industri strategis tetap tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.
Sejalan dengan itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pembiayaan pembentukan BUMN tekstil merupakan wujud konkret mandat Danantara sebagai pengelola investasi jangka panjang negara.
“Danantara hadir untuk mendukung agenda strategis pemerintah, termasuk industrialisasi dan penguatan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja besar. Industri tekstil adalah salah satu sektor prioritas karena dampaknya luas terhadap ekonomi nasional,” kata Rosan.
Ia menekankan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan ketahanan industri nasional.
Rosan juga menambahkan bahwa BUMN tekstil nantinya akan didorong untuk beroperasi dengan tata kelola modern, efisien, dan terintegrasi dengan pelaku industri swasta. Model ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, bukan mematikan pelaku usaha yang sudah ada.
“Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, di mana negara, swasta, dan UMKM bisa tumbuh bersama,” tegasnya.
Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartika Sastraatmaja menyambut positif langkah pemerintah tersebut.
“Kami melihat pembentukan BUMN tekstil sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius menyelamatkan dan membangun kembali industri tekstil nasional. Selama ini, industri dalam negeri menghadapi tekanan berat dari produk impor murah dan praktik perdagangan tidak adil,” ujar Jemmy.
Ia berharap BUMN tekstil dapat memperkuat sektor hulu seperti serat dan benang, sehingga industri nasional tidak lagi bergantung pada bahan baku impor.
Kebijakan ini juga relevan dengan kondisi terkini, di mana pemerintah tengah memperkuat instrumen pengamanan perdagangan, mendorong substitusi impor, serta memperluas pasar ekspor nontradisional. Pembentukan BUMN tekstil diproyeksikan menjadi bagian dari solusi jangka menengah dan panjang untuk menjaga stabilitas industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat struktur ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Dengan dukungan pembiayaan dari Danantara, arah kebijakan yang jelas dari pemerintah, serta respons positif dari pelaku industri, langkah pembentukan BUMN tekstil menunjukkan keberpihakan negara terhadap industri strategis nasional. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan inklusif, demi memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.*
