Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura, yang ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen. Pembangunan sekolah berbasis asrama dan gratis tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Papua, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan layanan pendidikan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Jayapura dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor pendidikan di Bumi Cenderawasih. Sekolah Rakyat dibangun melalui kolaborasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam sambutannya, Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan gedung sekolah, melainkan investasi jangka panjang untuk membentuk sumber daya manusia Papua yang unggul.
“Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak Papua memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang berkualitas. Ini adalah fondasi utama melahirkan generasi Papua yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan berpeluang meningkatkan kesejahteraan hidup,” ujar Aryoko Rumaropen.
Program tersebut dirancang dengan sistem asrama agar anak-anak dari daerah terpencil dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Selain memperluas akses belajar, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong keterlibatan putra-putri asli Papua sebagai tenaga pendidik sehingga proses pembelajaran lebih selaras dengan karakter dan budaya masyarakat setempat.
“Pemerintah Daerah mendorong semakin banyak putra-putri asli Papua menjadi tenaga pendidik agar proses pembelajaran lebih selaras dengan karakter, nilai, dan budaya masyarakat setempat dalam lingkungan belajar yang aman serta kondusif,” tegas Aryoko Rumaropen.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri. Menurutnya, Sekolah Rakyat dapat membuka peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi asal Papua yang telah memiliki kompetensi sebagai tenaga pengajar.
“Kami sudah menyekolahkan banyak anak Papua ke luar negeri. Mereka sudah pulang, tetapi masih menganggur,” ujar Matius D. Fakhiri.
Ia berharap tenaga pendidik asli Papua dapat diprioritaskan dalam proses rekrutmen agar turut berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
“Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkas Matius D. Fakhiri.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Maribu diharapkan menjadi tonggak penguatan pendidikan inklusif di Papua, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
