Jakarta – Pemerintah terus memperluas implementasi program mandatori biodiesel B50 untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Program yang mulai berlaku sejak awal Juli 2026 ini memasuki masa transisi selama tiga bulan sebelum diterapkan penuh di seluruh SPBU resmi pada 1 Oktober 2026.
B50 merupakan solar dengan campuran 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit yang menjadi kelanjutan program mandatori biodiesel sejak 2008. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyatakan pemerintah telah menyiapkan implementasi bertahap guna memastikan kelancaran distribusi dan kesiapan penggunaan B50 di seluruh Indonesia.
“Per 1 Oktober 2026 semua SPBU resmi akan menjual B50. Saat ini masa transisi selama 3 bulan sedang berlaku,” ujar Qodari.
Menurutnya, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan biodiesel B50 secara nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit dalam negeri.
“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan biodiesel B50 secara nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia,” kata Qodari.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pada 2026, program ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun melalui pengurangan impor BBM. Selain itu, peningkatan pemanfaatan minyak sawit domestik diperkirakan dapat meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp23,49 triliun dan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Kebijakan ini juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja serta memperkuat pengembangan industri hilir berbasis sawit. Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diharapkan dapat menekan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ sepanjang tahun 2026. Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, pemerintah telah melakukan berbagai pengujian teknis pada sektor pengguna mesin diesel guna memastikan kinerja, keamanan, dan kesesuaian penggunaan B50.
“Dari aspek pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran (blending) dan distribusi,” kata Qodari.
Melalui masa transisi hingga Oktober mendatang, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan lancar dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi, mendorong hilirisasi sawit, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
