JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi program prioritas meski kembali menjadi sorotan dalam sejumlah aksi demonstrasi.
Masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi untuk ikut dalam aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas, mengingat pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan guna menyempurnakan pelaksanaan program tersebut.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG tanpa menghentikan programnya.
Menurutnya, anggaran yang semula dialokasikan sekitar Rp330 triliun telah disesuaikan menjadi Rp270 triliun dan masih berpeluang ditekan lebih lanjut.
“Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan penyempurnaan dilakukan karena pemerintah melihat masih terdapat sejumlah kekurangan pada tahap awal implementasi.
Untuk memperkuat pengawasan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan memantau penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
“Mereka kasih laporannya ke saya. Nanti kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN untuk dia ambil tindakan,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan evaluasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat, bukan alasan untuk menghentikan MBG.
“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program yang sudah memberi manfaat,” ujar Qodari.
Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai narasi yang menyebut Indonesia berada di ambang kebangkrutan tidak memiliki dasar yang kuat.
Menurutnya, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kokoh karena didukung sumber daya alam melimpah, posisi strategis dalam rantai pasok global, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta surplus neraca perdagangan.
“Kalau ada orang yang mengatakan APBN kita bangkrut, nggak mungkin kita bangkrut. Bayangkan Indonesia ini 43 persen batu bara dunia disuplai oleh Indonesia, CPO 40 persen, nikel bahkan melebihi 60 persen,” ujarnya.
Sejumlah pengamat menilai masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan adanya pihak tertentu yang menunggangi aksi demonstrasi untuk menyebarkan disinformasi atau memperkeruh situasi.
Karena itu, publik diimbau tetap mengedepankan sikap rasional, tidak mudah terpancing provokasi, serta menjaga penyampaian aspirasi secara damai dan bertanggung jawab demi memperkuat persatuan bangsa, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
