JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus penguatan rantai pasok nasional. Seiring percepatan pembangunan puluhan ribu koperasi, pemerintah melakukan evaluasi terhadap lokasi yang dinilai kurang sesuai agar fasilitas yang dibangun benar-benar mudah diakses dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki posisi strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Menurut Presiden, keberadaan koperasi di tingkat desa dapat memperkuat posisi masyarakat sekaligus membantu negara menguasai rantai pasok secara lebih mandiri.
“Dengan Koperasi Merah Putih, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia sejak pertama menerima kedaulatan, negara akan menguasai rantai pasok sendiri,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi diarahkan menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi yang mampu mendukung aktivitas masyarakat desa. Karena itu, ketepatan lokasi menjadi aspek penting agar koperasi dapat menjalankan fungsi ekonomi secara optimal dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan menertibkan pembangunan koperasi yang berada di lokasi kurang tepat, termasuk bangunan yang berada di kawasan pegunungan.
“Ada di sana sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung. Ada satu, dua, atau berapa banyak, kita akan tertibkan,” kata Zulhas.
Menurut Zulhas, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan pembangunan Koperasi Merah Putih sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang telah ditetapkan. Penataan dilakukan agar koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi benar-benar dapat beroperasi dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat rampung pada akhir Agustus 2026 dan mulai beroperasi pada September. Dengan skala pembangunan yang besar, evaluasi lokasi menjadi langkah penting untuk memastikan investasi dan fasilitas yang dibangun dapat digunakan secara efektif.
Penertiban tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pembangunan, tetapi juga memperhatikan aspek ketepatan guna dan kebermanfaatan. Melalui evaluasi lokasi, penguatan tata kelola, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang produktif, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta merata di berbagai wilayah Indonesia. (*)
