Papua – Pemerintah terus mempercepat langkah penyelesaian persoalan pengungsi di Papua melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak konflik. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kemanusiaan, serta memastikan setiap warga negara yang mengungsi tetap memperoleh perlindungan hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua. Menurutnya, konflik yang berulang telah menimbulkan dampak sosial yang luas sehingga memerlukan respons negara yang cepat, terukur, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. “Negara wajib hadir untuk memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi sebagai warga negara. Para pengungsi tidak boleh kehilangan akses terhadap hak-hak penting mereka hanya karena berada di situasi konflik,” ujar Munafrizal.
Ia menjelaskan, Kementerian HAM telah memberikan mandat kepada Tim Khusus Papua untuk menyusun kebijakan penanganan pengungsi yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia. Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang lebih terintegrasi agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara tepat sasaran, disertai perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
Dukungan terhadap langkah tersebut juga disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Muhammad Dede Gusli Piliang. Menurutnya, penanganan pengungsi harus diikuti percepatan pemulihan pelayanan dasar dan terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat kembali ke kampung halamannya secara aman dan bermartabat.
“Pemerintah perlu mempercepat konsolidasi penanganan pengungsi, pemulihan pelayanan dasar, dan penciptaan kondisi keamanan yang memungkinkan masyarakat kembali ke kampung halamannya secara sukarela dan bermartabat,” ujar Gusli.
Ia menambahkan, koordinasi yang terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai unsur masyarakat menjadi kunci agar bantuan dan layanan publik dapat menjangkau seluruh warga terdampak. Dengan sinergi tersebut, penyelesaian persoalan pengungsi di Papua diharapkan berlangsung lebih efektif sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak dasar masyarakat sebagai bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
