Jakarta – Pemerintah mempercepat upaya pemerataan pendidikan bermutu melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang layak, tanpa terkendala faktor ekonomi maupun keterbatasan infrastruktur.
Terbaru, pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan 104 Sekolah Rakyat baru yang tersebar di berbagai kota. Program ini merupakan bagian dari target nasional untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan kapasitas mencapai 112.320 siswa yang terbagi dalam 3.744 rombongan belajar.
Berdasarkan data hingga 22 Maret 2026, progres pembangunan secara nasional telah mencapai 15,54 persen. Pemerintah optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan pembangunan di lapangan, termasuk pada Tahap II yang mencakup pembangunan sekolah di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Setiap kompleks Sekolah Rakyat dirancang secara modern dan terintegrasi dengan pendekatan berbasis teknologi. Fasilitas yang disediakan tidak hanya ruang kelas, tetapi juga laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, hingga asrama bagi siswa dan tenaga pengajar. Selain itu, tersedia pula fasilitas penunjang seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta ruang terbuka hijau.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujarnya.
Selain perluasan akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga fokus pada penguatan mutu pembelajaran melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan penyediaan sarana pendidikan yang memadai di seluruh wilayah.
Kesempatan yang sama bagi setiap anak menjadi prinsip utama yang harus dijaga agar tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Widyaprada Ahli Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Purwadi Sutanto, menekankan pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
“Setiap anak memiliki hak dan potensi yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, peningkatan kompetensi guru serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik,” katanya.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerataan pendidikan bermutu, sehingga setiap anak Indonesia dapat menikmati hak pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. (*)
