JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menunjukkan perkembangan positif sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Pemerintah menilai program ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa jika target pembangunan 80 ribu unit koperasi dapat terealisasi pada 2029, maka program tersebut berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari.
Menurutnya, skema tersebut menjadikan KDKMP sebagai investasi sosial dan ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian desa sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Kehadiran koperasi juga diharapkan memperluas akses warga terhadap berbagai kebutuhan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program KDKMP memiliki mekanisme pembiayaan tersendiri dan tidak bergantung langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Koperasi Desa Merah Putih ini kan mekanismenya bukan APBN. Jadi enggak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan bahwa pembiayaan program berasal dari berbagai sumber, termasuk Agrinas, kredit perbankan Himbara, serta dukungan pemberdayaan melalui Dana Desa.
“Pembiayaan itu melalui Agrinas, melalui kredit di Bank Himbara, kemudian di-empowerment sebagian dengan Dana Desa,” katanya.
Misbakhun menambahkan, pemerintah saat ini lebih mengutamakan kualitas operasional dibanding sekadar mengejar jumlah koperasi yang beroperasi.
Hingga kini ribuan unit telah dibangun, namun pengoperasiannya dilakukan secara bertahap agar manfaat yang diberikan benar-benar optimal bagi masyarakat.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi. Ia menilai Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi alternatif efektif dalam memperkuat ekonomi pedesaan.
“Program ini sebenarnya kebijakan yang bagus, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi wilayah dan perencanaan,” kata Acuviarta.
Menurutnya, keberhasilan koperasi harus ditopang kesesuaian dengan potensi daerah, tata kelola yang transparan, serta transformasi digital yang mampu memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi.
