Jakarta – Dalam rangka 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah terus menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Salah satu wujud nyata kolaborasi ini terlihat dari apresiasi yang diberikan kepada Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) sebagai mitra strategis.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memuji peran KIPAN yang membantu mendorong implementasi kebijakan terkait pencegahan narkoba di masyarakat. “KIPAN adalah elemen penting yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan Permendagri agar selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam menangani isu prioritas nasional, termasuk pemberantasan narkoba,” ujar Ribka.
Pada pertemuan di Kantor Kemendagri, KIPAN Nasional memaparkan program strategis mereka, termasuk penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 dan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Program-program ini dianggap sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
Di tingkat daerah, dukungan juga datang dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustohir Arifin. Dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, Mustohir menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk memberantas narkoba di Kalimantan Selatan. “Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak tinggal diam terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menekan peredaran narkoba secara signifikan,” ujar Mustohir.
Pemerintah menilai program-program pemberantasan narkoba ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesehatan masyarakat. “Sinergi lintas sektor, terutama dalam isu ekonomi dan kesehatan, sangat penting. Dengan ini, kita dapat memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” tambah Ribka.
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, komitmen untuk mengatasi tantangan narkoba menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Pemerintah mengapresiasi peran masyarakat yang semakin aktif mendukung langkah-langkah konkret menuju Indonesia yang bebas narkoba.[*]
