Jakarta – Pemerintah mempercepat program rumah subsidi sebagai bagian dari bentuk nyata dari ekonomi gotong royong dan pemerataan kesejahteraan. Hingga semester I 2025, realisasi anggaran untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp 18,8 triliun dan berhasil mendukung pembangunan 115.930 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa alokasi awal anggaran pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 sebesar Rp 29,1 triliun. Rinciannya, Rp 18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera, Rp 4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
“Kami akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perumahan untuk mendukung pembangunan rumah swadaya, dengan target mencapai dua juta rumah. Alokasi tambahan akan disiapkan untuk pelaksanaan di semester kedua,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah yang sudah ada. FLPP disebutnya sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan mampu memberikan efek berganda bagi ekonomi nasional.
“Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skala maupun kecepatan, agar setiap program memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang Sri Mulyani.
Upaya mendukung rumah subsidi juga datang dari pemerintah daerah di Sumatera Utara. Gubernur Sumut, Bobby Nasution meluncurkan kebijakan penghapusan biaya notaris, provisi, dan administrasi dalam program rumah subsidi. Langkah ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diumumkan menjelang penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PUPR, BPS, Pemprov Sumut, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut.
“Kami sebagai pemegang saham Bank Sumut sepakat menggratiskan biaya notaris, provisi, dan administrasi. Ini bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah untuk rakyat kurang mampu,” tegas Bobby Nasution.
Program rumah subsidi dinilai menjadi bentuk nyata dari ekonomi gotong royong. Selain memenuhi kebutuhan papan masyarakat, program ini menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan global.
Sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, target pembangunan rumah FLPP dinaikkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Penyesuaian ini mendorong total kebutuhan anggaran menjadi Rp 47,4 triliun, dengan alokasi Rp 35,2 triliun untuk FLPP, Rp 6,7 triliun untuk SMF, dan tetap Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
Pemerintah berharap dukungan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus terjalin demi memastikan keberlanjutan program perumahan yang inklusif dan berkeadilan.
(*)
