Jakarta – Pemerintah merespons secara hati-hati namun tegas rencana pemberlakuan tarif tambahan sebesar 10 persen oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Langkah proteksionis baru dari Negeri Paman Sam itu menjadi perhatian serius mengingat dampaknya yang dapat mengguncang stabilitas perdagangan dan fiskal nasional.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah memantau secara seksama perkembangan kebijakan ekonomi global dan telah menyiapkan strategi mitigasi.
“Kami masih memantau dengan seksama perkembangan ekonomi dunia,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia sebagai bagian dari BRICS memiliki posisi strategis dalam perekonomian global, sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas makro dan daya tahan perekonomian nasional.
“Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperkuat instrumen fiskal dan moneter agar lebih adaptif terhadap perubahan eksternal,” tambahnya.
Pemerintah juga tengah mendorong diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu. Dengan demikian, risiko dari kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat dapat ditekan secara signifikan.
Sementara Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengungkapkan bahwa jalur diplomasi menjadi salah satu garda depan dalam strategi mitigasi pemerintah.
“Kita sudah mempersiapkan tim negosiasi yang ada di kedutaan. Amerika bisa cepat sekali berubah arah, jadi kita harus antisipatif,” ujar Budi.
Ia menambahkan bahwa langkah diplomasi ini disinergikan dengan upaya deregulasi kebijakan impor serta percepatan negosiasi dagang bilateral dan multilateral. Strategi lainnya adalah perluasan pasar ekspor ke kawasan lain, yang menjadi bagian dari agenda besar perdagangan Indonesia di tahun ini.
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengandalkan strategi penguatan permintaan domestik melalui percepatan program prioritas nasional,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa di kuartal III dan IV 2025, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pengembangan koperasi desa merah putih akan dipacu.
“Jadi penciptaan aktivitas ekonomi ini akan banyak kita lakukan di kuartal ke-3 dan ke-4. Sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi bisa mendekati 5 persen tahun ini,” jelas Febrio.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bentuk insentif sejak awal tahun 2025 sebagai langkah antisipatif terhadap tekanan eksternal. Dana sebesar Rp35 triliun telah dikucurkan untuk subsidi listrik, PPN DTP untuk pembelian rumah, serta penebalan bantuan sosial kepada 14 juta keluarga penerima manfaat.
“Penebalan bansos diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp600 ribu per keluarga dan diharapkan menjadi stimulus ekonomi yang signifikan. Ini bagian dari fondasi kita untuk memperkuat konsumsi masyarakat dan menjaga daya beli,” katanya.
Kebijakan fiskal yang fleksibel dan responsif menjadi kunci dalam meredam efek rambatan dari kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam melindungi perekonomian nasional melalui pendekatan komprehensif yang mencakup diplomasi perdagangan, intervensi fiskal, dan penguatan sektor riil.
Dengan mengoptimalkan sinergi antar kementerian dan lembaga, Indonesia optimis dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah tekanan global.
