Jakarta – Program ekonomi biru yang tengah dijalankan oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Strategi ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, menegaskan bahwa sektor swasta memiliki peran krusial dalam pertumbuhan investasi nasional. Menurutnya, berbagai lembaga internasional memprediksi ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran lima persen. Bahkan, Bank Dunia optimistis terhadap prospek ekonomi nasional di tengah tantangan yang dihadapi negara-negara Asia Timur dan Pasifik.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen guna mewujudkan visi Indonesia Emas, dengan rencana realisasi investasi sebesar Rp13.320 triliun dalam lima tahun ke depan, dua kali lipat dari periode sebelumnya,” ujar Delfinur.
Dalam konteks ekonomi biru, Delfinur menyoroti potensi besar Indonesia sebagai produsen seafood terbesar kedua di dunia. Namun, investasi di sektor kelautan dan perikanan masih tergolong kecil, hanya sekitar satu persen dari total investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, BKPM telah menyusun peta jalan hilirisasi yang mencakup produk-produk unggulan seperti rajungan, rumput laut, garam, serta ikan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT).
Dengan implementasi strategi tersebut, pemerintah menargetkan investasi hingga 681 miliar dolar AS, penciptaan tiga juta lapangan kerja, serta peningkatan ekspor hingga 857,9 miliar dolar AS. Namun, Delfinur menekankan bahwa pengembangan ekonomi biru harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Sementara itu, dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Kristianto, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan harus berbasis pengetahuan.
Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, serta memperkuat ketahanan bagi generasi saat ini dan mendatang.
“Sebagai bagian dari misinya, pemerintah menargetkan perairan yang sehat, tangguh, dan produktif dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Kristianto.
Ia juga menambahkan bahwa strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekosistem laut, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan inklusif.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap istiqomah dan optimis dalam menjalankan program ekonomi biru meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan, terutama dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian integral dari sektor kelautan.
Dukungan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa program ekonomi biru yang dijalankan pemerintah memiliki prospek cerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. [-red]
