Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mengalokasikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan akan dimulai dengan penyerahan simbolis 100 unit rumah pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.
“Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik dari Presiden Prabowo Subianto. Kami targetkan serah terima rumah subsidi dilakukan pada 1 Mei 2025,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Program rumah subsidi ini menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk buruh. Rumah subsidi ini akan dibangun di berbagai wilayah seperti Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi terhadap kawasan industri agar lebih mudah dijangkau para buruh.
“Lokasi dan kualitas adalah dua hal yang tidak bisa ditawar. Kami ingin rumah yang disediakan benar-benar layak huni dan dekat dengan tempat kerja buruh,” tegas Maruarar.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, data penerima akan disesuaikan dengan data MBR dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta dikoordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut data makro dan mikro akan dihimpun dan direkonsiliasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mendukung penyaluran yang akurat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa skema KPR FLPP memungkinkan buruh memiliki rumah dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terus berinovasi agar akses terhadap rumah layak semakin terbuka lebar bagi kalangan buruh.
“Dengan KPR FLPP, buruh dapat menikmati kemudahan dalam memiliki rumah. Kami juga terus mendampingi agar proses pembiayaan berlangsung lancar dan tidak memberatkan,” jelas Heru.
Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli turut mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP. Ia menyebut program ini sebagai bentuk nyata penghargaan terhadap buruh sebagai aset bangsa, bukan sekadar alat produksi.
“Perumahan yang layak akan berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan buruh. Ini bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga bentuk penghargaan negara terhadap kerja keras mereka,” ujar Yassierli.
Perwakilan buruh dari KSPSI, Ahmad Supriyadi, juga menyambut positif program ini dan berharap lokasi rumah diperhatikan agar mobilitas para buruh tidak terganggu.
“Kami sangat mendukung program ini, semoga benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi buruh dan keluarganya,” katanya. (*)
[edRW]
