JAKARTA — Situasi nasional saat ini tetap stabil dan terkendali. Pemerintah terus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, ajakan aksi massa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ dinilai tidak berdasar dan hanya berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa tidak ada pemotongan terhadap biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, maupun beasiswa.
Presiden, imbuh Hasan Nasbi, juga telah menginstruksikan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan.
“Beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali, biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali enggak boleh dikurangi,” ujar Hasan
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga.
Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia menegaskan bahwa tidak ada tenaga honorer yang mengalami PHK akibat kebijakan tersebut.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” ujarnya.
Selain itu, kondisi ekonomi nasional tetap stabil dengan inflasi yang terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5%.
Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, menyebutkan bahwa inflasi dalam rentang tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
“Jadi yang mempengaruhi daya beli itu jika inflasinya tidak terkendali misalnya di bawah 1,5 atau di atas 3,5 seperti itu,” jelasnya.
Dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang berjalan dengan baik, aksi ‘Indonesia Gelap’ hanya berpotensi menciptakan keresahan.
Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan tetap beraktivitas seperti biasa, mengingat pusat perbelanjaan, konser musik, serta kegiatan ekonomi lainnya tetap berjalan dengan normal. (*)
