JAKARTA – Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang dilaksanakan oleh segelintir pihak dinilai berpotensi menciptakan ketidakstabilan nasional dan memperkeruh situasi di Tanah Air.
Sementara kelompok tertentu menyerukan aksi tersebut sebagai bentuk protes, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat justru menunjukkan stabilitas, dengan pusat perbelanjaan tetap ramai, konser musik terus berjalan, dan daya beli masyarakat masih terjaga.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah telah berada di jalur yang tepat dan bertujuan untuk kepentingan rakyat.
Dalam pidatonya pada acara perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi anggaran adalah langkah yang diperlukan agar perekonomian tetap stabil dan rakyat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Presiden juga mengapresiasi kementerian yang telah menyesuaikan anggaran sebesar Rp306 triliun demi efisiensi tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.
Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia memastikan bahwa rekonstruksi anggaran dilakukan untuk mempertahankan pelayanan publik yang optimal.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian/lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer,” katanya.
Statistisi Ahli Pertama BPS Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, S.Tr.Stat, menambahkan bahwa inflasi yang terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5% tidak terlalu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
“Jika inflasi berada dalam batas stabil, perekonomian tetap berjalan baik dan daya beli masyarakat terjaga,” ungkapnya.
Di tengah situasi yang tetap kondusif, aksi “Indonesia Gelap” justru berpotensi menimbulkan keresahan serta mengganggu stabilitas nasional.
Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh gerakan yang dapat memperburuk situasi Tanah Air. (*)
