JAKARTA – Aksi massa bertajuk “Indonesia Gelap” yang terus disuarakan segelintir pihak berpotensi memicu ketidakstabilan nasional.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi, mengingat kondisi di berbagai sektor tetap kondusif.
Aktivitas ekonomi berjalan normal, pusat perbelanjaan ramai, serta daya beli masyarakat masih terjaga.
Terkait hal itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap pesan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan pesan kepada para mahasiswa bahwa sektor pelayanan publik tidak mengalami dampak efisiensi.
”Dan beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah dan beasiswa sama sekali enggak boleh dikurangi,” kata Hasan Nasbi,
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menepis isu yang menyebutkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer akibat efisiensi anggaran.
Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Ia menegaskan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah juga melakukan penelitian lebih lanjut agar efisiensi tersebut tidak mengganggu pelayanan publik, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Di sisi lain, data ekonomi menunjukkan bahwa inflasi masih terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5%, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, S.Tr.Stat, menegaskan bahwa inflasi yang stabil merupakan indikator ekonomi yang sehat.
“Jadi secara teori, inflasi itu berdampak menurunkan daya beli. Tetapi inflasi itu kalau terkendali, dalam artian berada di rentang 1,5 – 3,5, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” jelasnya.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konser musik tetap ramai, pusat perbelanjaan penuh, dan aktivitas ekonomi berlangsung seperti biasa.
Oleh karena itu, aksi “Indonesia Gelap” dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat dan justru berpotensi memperkeruh situasi nasional.
Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh ajakan yang dapat mengganggu stabilitas negara. (*)
