Jakarta – Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H. M. Soeharto. Keputusan ini disambut luas oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa besar Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi, pertanian, dan stabilitas nasional yang menjadi warisan berharga bagi bangsa hingga hari ini.
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur, Emanuel Mikael Kota, menyatakan apresiasinya terhadap langkah pemerintah tersebut. Ia menilai, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah wujud pengakuan negara terhadap jasa besar seorang pemimpin yang telah meletakkan dasar kuat bagi kemajuan Indonesia modern.
“Soeharto bukan tanpa cela, tapi beliau juga bukan tanpa jasa. Beliau pemimpin yang melanjutkan estafet sejarah dari Soekarno, bukan pemutusnya,” ujarnya.
Emanuel menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menilai sejarah dengan kepala dingin dan hati yang dewasa. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam dendam politik yang justru berpotensi memecah persatuan nasional.
“Kalau dendam terus dipelihara, nanti anak cucu kita belajar sakit hati, bukan belajar menghargai sejarah. Bangsa besar bukan bangsa tanpa luka, tapi bangsa yang bisa memaafkan dan terus melangkah,” tegasnya.
Apresiasi serupa juga datang dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang menilai bahwa penganugerahan ini merupakan momentum tepat untuk meneguhkan sikap bangsa yang menghargai para pemimpin atas kontribusi mereka terhadap republik.
“Setiap kepala negara memiliki jasa kepada republik. Presiden Soeharto mengambil alih kepemimpinan saat ekonomi terpuruk dan berhasil menstabilkan kondisi tersebut. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dihapus,” kata Eddy.
Ia menambahkan, gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto menjadi simbol penghargaan atas dedikasi dalam membangun ekonomi nasional yang tangguh, yang kemudian menjadi pijakan bagi pertumbuhan jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim, menilai bahwa kebijakan strategis pada masa pemerintahan Soeharto memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan karakter bangsa dan ketahanan ekonomi.
“Pembangunan sekolah dasar, reformasi administrasi pemerintahan, serta modernisasi pertanian menjadi warisan yang masih kita rasakan hingga kini. Itu bagian dari legacy pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Yusup, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar penghormatan simbolik, melainkan refleksi dari kesadaran kolektif bangsa untuk menilai sejarah secara utuh.
“Bangsa ini sedang belajar berdamai dengan masa lalu. Menghormati jasa tokoh bangsa seperti Soeharto bukan berarti menutup mata terhadap kritik, tetapi mengakui kontribusi besar yang membentuk wajah Indonesia hari ini,” imbuhnya.
Keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai sebagai langkah moral sekaligus momentum persatuan. Pengakuan atas legacy pembangunan yang diwariskan Soeharto menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak lepas dari kerja keras para pemimpinnya — dan penghormatan terhadap jasa mereka adalah bagian penting dari menjaga keutuhan Indonesia. (*)
