Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengerahkan sebanyak 5.000 chef profesional dari berbagai wilayah untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan mutu dapur produksi makanan, memperbaiki sistem pengawasan, dan memastikan setiap sajian makanan memenuhi standar gizi, kebersihan, serta keamanan pangan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pelibatan para chef merupakan bentuk respon cepat terhadap hasil evaluasi lapangan terkait penerapan standar dapur MBG. Menurutnya, pengawasan mutu di lapangan harus diperkuat dengan tenaga ahli yang berpengalaman di bidang kuliner dan sanitasi dapur.
“Para chef yang sudah sangat profesional ini akan kami terjunkan ke berbagai wilayah di Indonesia mulai hari Senin, 13 Oktober nanti. Mereka akan membantu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam meningkatkan kemampuan teknis, efisiensi dapur, dan penerapan standar kebersihan,” kata Dadan.
Program pendampingan ini merupakan hasil kerja sama antara BGN dan Indonesian Chef Association (ICA). Para chef yang tergabung dalam ICA akan bertugas memberikan pelatihan teknis kepada pengelola dapur MBG, mulai dari manajemen bahan baku, tata cara penyimpanan dan pengolahan makanan, hingga penyajian menu bergizi yang menarik dan aman dikonsumsi anak-anak.
Ketua Umum ICA, Chef Susanto, menegaskan bahwa dukungan para chef profesional merupakan bentuk komitmen dunia kuliner terhadap peningkatan gizi masyarakat Indonesia.
“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung keberlangsungan dan kelancaran program MBG. Ini adalah program mulia yang bertujuan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi, dan kami ingin memastikan setiap dapur MBG dikelola dengan profesionalisme tinggi,” ujarnya.
Selain memberikan pelatihan, para chef juga akan membantu proses sertifikasi dapur MBG, sesuai standar yang disusun bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pendampingan dilakukan secara bertahap di 38 provinsi, dengan prioritas pada daerah dengan jumlah penerima manfaat MBG terbesar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
Lebih lanjut, pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang standar pelaksanaan Program MBG** yang akan menjadi payung hukum peningkatan mutu dapur, logistik, dan sistem pengawasan. Dadan menambahkan bahwa dapur MBG harus bertransformasi menjadi dapur sehat dan berdaya saing, bukan hanya sekadar tempat memasak, tapi pusat penggerak gizi nasional.
Chef Susanto juga menambahkan bahwa pelibatan tenaga profesional di dapur MBG bukan semata intervensi jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun budaya kuliner sehat di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
“Kami ingin membangun sistem yang berkelanjutan. Setelah pelatihan ini, kami berharap juru masak lokal bisa menerapkan standar dapur profesional dan terus menjaga kualitas gizi setiap hari,” katanya.
Dengan pengiriman 5.000 chef profesional ini, pemerintah berharap program MBG tidak hanya berfokus pada pemerataan akses makanan bergizi, tetapi juga peningkatan kualitas penyajian, keamanan pangan, dan efisiensi pelaksanaan di lapangan. BGN memastikan bahwa kegiatan ini akan terus dimonitor secara periodik, termasuk melalui mekanisme pelaporan digital di tingkat daerah.
Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin terpenuhinya hak gizi seimbang bagi seluruh anak Indonesia. Melalui penguatan profesionalisme dapur MBG, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak penerima manfaat tidak hanya mendapat makanan, tetapi juga asupan gizi yang sehat, aman, dan bermartabat.
