Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa percepatan investasi dan hilirisasi yang dikelola oleh Danantara akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor strategis dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Ketika investasi meningkat, otomatis akan tercipta lapangan kerja baru. Masyarakat memiliki penghasilan, konsumsi naik, dan pertumbuhan ekonomi pun terakselerasi. Inilah multiplier effect yang nyata bagi perekonomian kita,” ujar Misbakhun di Jakarta.
Ia menambahkan, meskipun Danantara adalah entitas negara, pengelolaannya harus profesional seperti korporasi swasta agar efektif membangun kepercayaan publik dan memaksimalkan kinerja BUMN.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,99 persen secara tahunan (yoy) dan menyumbang 2,06 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah dominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai 54,25 persen PDB. Misbakhun menilai kontribusi Danantara akan memperkuat angka-angka tersebut dengan mendorong aliran investasi ke sektor prioritas seperti energi, ketahanan pangan, dan perikanan.
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menekankan bahwa BUMN yang kini berada di bawah payung Danantara harus memiliki visi jangka panjang dan menghindari pola pikir investasi yang hanya berorientasi dua hingga lima tahun.
“Pengelolaan BUMN harus didorong dengan strategi berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan masa depan, sekaligus menjaga kontribusinya terhadap pembangunan nasional,” pungkas Rosan.
Rosan menambahkan, Danantara sedang membangun tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel, dengan mengadopsi praktik terbaik dari Sovereign Wealth Fund global. Pendekatan ini diharapkan memperkuat pengambilan keputusan strategis, meningkatkan pengawasan, dan mengoptimalkan nilai aset BUMN.
Dengan dukungan kebijakan reformasi struktural dan kepemimpinan yang berorientasi jangka panjang, Danantara diproyeksikan menjadi lokomotif baru penguatan ekonomi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).-
[edRW]
