SAMARINDA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur terus memperkuat komitmennya membangun tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan taat hukum. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kunjungan jajaran pengurus KONI Kaltim ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur yang sekaligus meminta pendampingan hukum dalam pelaksanaan program kerja organisasi, Rabu (5/8/2026).
Ketua Umum KONI Kaltim H. Anderiy memimpin rombongan yang didampingi Ketua Harian Nidya Listiyono dan Bendahara Umum Siti Astridya. Mereka diterima Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Assoc. Prof. Dr. Supardi, SH, MH, untuk membahas penguatan tata kelola organisasi dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami ingin memastikan seluruh kegiatan KONI Kaltim berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. KONI Kaltim siap comply terhadap aturan,” tegas Anderiy.
Ia berujar, kepengurusan KONI Kaltim periode saat ini ingin memastikan seluruh program pembinaan olahraga dilaksanakan secara profesional, terbuka, serta memiliki landasan hukum yang jelas. Karena itu, pihaknya memandang pendampingan dari Kejati Kaltim penting agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Kedua belah pihak juga membahas pentingnya pembenahan administrasi organisasi. Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan, diharapkan berjalan sesuai koridor hukum guna meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejati Kaltim Supardi menyambut baik komitmen yang ditunjukkan pengurus KONI Kaltim. Ia menekankan pentingnya menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai budaya dalam menjalankan organisasi.
“Jangan sampai terjadi penyimpangan atau fraud yang nantinya akan berdampak pada persoalan hukum,” pesan Supardi.
Komitmen tersebut mulai diwujudkan melalui sejumlah langkah konkret. Dalam kurun kurang dari dua bulan sejak kepengurusan baru terbentuk, KONI Kaltim telah mengembangkan aplikasi transparansi keuangan cabang olahraga (cabor). Sistem ini dirancang untuk memantau arus masuk dan keluar dana hibah sehingga pengelolaan anggaran dapat diawasi secara lebih terbuka oleh pengurus maupun atlet.
Aplikasi tersebut dijadwalkan segera diluncurkan sebagai bagian dari transformasi tata kelola organisasi. Melalui digitalisasi sistem keuangan, KONI Kaltim berharap pengelolaan anggaran menjadi semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pembinaan olahraga di Kalimantan Timur.
Kunjungan ke Kejati Kaltim ini menjadi langkah awal kepengurusan baru KONI Kaltim dalam membangun organisasi yang profesional, bersih, dan patuh terhadap hukum.
“Tata kelola yang baik diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendukung pembinaan atlet dan mewujudkan target prestasi Kalimantan Timur pada PON 2028,” tutup Ketua KONI Kaltim. (ain)
