JAKARTA – Pemerintah memastikan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra berjalan aman, terkendali, dan tepat sasaran. Di tengah upaya percepatan penanganan bencana, pemerintah juga mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi provokasi yang memanfaatkan simbol-simbol politik dan isu sensitif, agar tidak mengganggu solidaritas serta proses pemulihan di lapangan.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan, total estimasi kerugian akibat bencana di sejumlah kabupaten/kota di Sumut mencapai Rp9,98 triliun. Mencakup kerusakan infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan, pendidikan, kesehatan, hingga sektor perumahan dan rumah ibadah. Meski masih terdapat 13 kecamatan yang terisolir akibat putusnya akses darat, seluruh bantuan logistik telah menjangkau wilayah terdampak melalui jalur udara dan perairan.
“Kami akan berupaya penuh terus mempercepat penanganan bencana di Provinsi Sumut,” ujar Bobby usai rapat terbatas secara daring dengan Presiden Prabowo Subianto di Posko Tanggap Bencana Sumut, Medan.
Berdasarkan data, sebanyak 420.631 kepala keluarga atau 1.578.014 jiwa terdampak, dengan jumlah pengungsi mencapai 45.032 jiwa. Korban meninggal dunia tercatat 330 orang, 650 luka-luka, dan 136 lainnya masih dalam pencarian.
“Pencarian korban hilang terus kami lakukan dan akan dioptimalkan seiring terbukanya akses,” jelas Bobby.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga relawan. Menurutnya, kekompakan dan pengalaman bangsa dalam menghadapi bencana menjadi kekuatan utama dalam proses pemulihan.
“Dengan kerja sama dan kebersamaan, kita mampu menghadapi musibah ini tanpa lelah,” kata Presiden.
Di sisi lain, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperkuat penanganan banjir di wilayah Sumatra dengan menerjunkan 10.759 personel, serta menyiagakan tambahan 1.500 personel. Polri juga mengoperasikan 29 dapur lapangan, 38 posko kesehatan, 145 sumur bor, dan 400 mobil tangki air bersih.
“Bantuan pangan berupa 227 ton beras dan 150,4 ton logistik lainnya telah disalurkan, termasuk melalui helikopter dan pesawat untuk wilayah sulit dijangkau,” ucap Kapolri.
Di tempat lain, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir menegaskan, kelancaran distribusi logistik dan BBM harus dijaga dari gangguan apa pun, termasuk provokasi berkedok simbol politik.
“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Jangan dicampuradukkan dengan kepentingan lain yang dapat merusak persatuan dan menghambat pemulihan,” tegasnya.
Upaya pemulihan infrastruktur turut menunjukkan progres positif. Akses Jalan Nasional Beutong Ateuh–Ceulala yang menghubungkan Nagan Raya dan Aceh Tengah kini kembali dibuka. Pemerintah Aceh menegaskan konektivitas wilayah dataran tinggi merupakan “urat nadi” ekonomi dan prioritas utama pemulihan pascabencana. (*/rls)
