Pengembangan UMKM di berbagai daerah semakin menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dalam dinamika ekonomi yang terus berkembang, UMKM menjadi pilar penting yang menjaga ketahanan ekonomi lokal sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif pemerintah daerah, perbankan, hingga komunitas lokal bergerak searah untuk memastikan UMKM memiliki ruang tumbuh yang lebih luas. Upaya kolaboratif ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan hanya dapat tercapai apabila usaha kecil dan menengah didukung melalui ekosistem yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Salah satu komitmen kuat tampak jelas dari langkah bank daerah. Bank Jatim misalnya, terus memperkuat transformasi produk dan layanan digital. Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menegaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan inovasi agar layanan perbankan semakin relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam mempermudah akses pembiayaan dan sistem pembayaran digital bagi para pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan Bank Jatim tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan, melainkan juga membuka akses pasar melalui kemitraan strategis dengan berbagai lembaga di tingkat lokal maupun internasional. Winardi menilai kemitraan tersebut akan membantu pelaku UMKM memperluas basis pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Ke depan, menurutnya, Bank Jatim akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas bisnis untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh.
Sementara itu, di Kutai Kartanegara, upaya pengembangan UMKM menjadi sangat penting di tengah pergeseran struktur ekonomi pascatambang. Dalam diskusi bertema penguatan UMKM dalam transisi energi berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar berperan aktif merumuskan strategi ekonomi alternatif yang mampu menjaga keberlanjutan desa-desa terdampak tambang. Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memetakan tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM di wilayah yang sangat bergantung pada pertambangan. Ia menilai bahwa Kalimantan Timur berada pada fase transisi yang menentukan, ketika industri batubara mulai meredup dan masyarakat membutuhkan sumber ekonomi baru yang lebih stabil.
Irji’i juga menekankan bahwa daerah yang bergantung pada tambang merupakan kelompok yang paling merasakan risiko sosial akibat pergeseran menuju energi terbarukan. Karena itu, menurutnya, ekonomi alternatif seperti UMKM harus benar-benar disiapkan agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan. Dalam forum tersebut, ia menggambarkan semangat bersama para peserta untuk menggali potensi lokal mulai dari pengolahan hasil bumi hingga wirausaha kreatif sebagai model ekonomi baru yang dapat bertahan di luar bayang-bayang industri ekstraktif. Namun ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, hingga kemampuan manajerial pelaku UMKM yang belum merata. Dengan kondisi tersebut, Irji’i menilai kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama agar proses transisi berjalan adil dan tidak meninggalkan kelompok usaha kecil.
Dari forum itu pula, Irji’i menyampaikan harapan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat segera diterjemahkan ke dalam peta jalan penguatan UMKM di wilayah pascatambang. Ia menegaskan bahwa semangat perubahan harus dimulai dari desa, karena desa merupakan titik awal ketahanan ekonomi nasional. Baginya, memperkuat UMKM desa berarti memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Di Papua, peran UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan Bank Papua. Dalam pertemuan antara Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan jajaran Bank Papua, pemerintah menekankan pentingnya keberpihakan bank daerah bagi para pelaku usaha kecil. Direktur Operasional Bank Papua Isak S. Wopari menyampaikan bahwa arahan gubernur sangat jelas, yaitu agar Bank Papua memperkuat dukungan kepada UMKM sebagai motor penggerak perekonomian rakyat. Ia menjelaskan bahwa program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Bank Papua telah menjangkau sekitar seribu UMKM di Jayapura, Abepura, dan sejumlah daerah lainnya. Isak melihat bahwa pembinaan yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM, baik dari sisi manajemen, akses permodalan, maupun pemahaman terhadap pasar lokal.
Isak juga menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bank Papua akan semakin diperkuat, mengingat pengendalian operasional Bank Papua tetap berada di bawah otoritas gubernur sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terarah dan selaras dalam memperkuat UMKM di seluruh wilayah Papua, terutama dalam menghadapi tantangan pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah.
Melihat inisiatif dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, hingga Papua, terlihat jelas bahwa pengembangan UMKM di daerah bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, tetapi juga strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Ketika pemerintah daerah, perbankan, akademisi, komunitas lokal, dan pelaku usaha kecil bergerak seirama, maka UMKM menjadi motor transformasi menuju ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan merata. Upaya memperkuat UMKM berarti memperkuat fondasi perekonomian nasional, karena pemerataan kesejahteraan hanya dapat dicapai jika seluruh daerah diberi kesempatan yang sama untuk berkembang.
)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi
