Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan menyelaraskan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat miskin secara berkelanjutan.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa bansos sebaiknya difokuskan hanya kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas maraknya penyalahgunaan bansos untuk aktivitas judi online.
“Bansos baiknya hanya untuk yang lansia, yang mungkin difabel, mungkin yang ODGJ ya kan?” ujar Budiman.
Menurut Budiman, masyarakat miskin yang masih memiliki kemampuan fisik dan mental harus diberdayakan melalui pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Dalam hal ini, BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan sembilan pendekatan strategis, yakni pangan, hunian, perumahan, energi terbarukan, transportasi, pendidikan, kesehatan, industri kreatif, dan industri digital.
“Karena itulah Pak Presiden Prabowo Subianto membuat BP Taskin agar pengentasan kemiskinan approach-nya tidak sekadar memberikan pelampung,” tegas Budiman.
Ia memberikan ilustrasi bahwa sekadar memberikan berupa bantuan akan membuat masyarakat merasa cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak membawa mereka keluar dari arus kemiskinan. Sebaliknya, BP Taskin hadir untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan agar masyarakat bisa bergerak menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya penyalahgunaan bansos oleh sebagian penerima untuk bermain judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp957 miliar. Dari analisis atas 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol tahun 2024, ditemukan sebanyak 571.410 NIK yang identik.
“Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp957 miliar,” jelas Saifullah Yusuf.
Menanggapi hal ini, Kemensos menetapkan tiga strategi utama dalam reformasi penyaluran bansos. Pertama, melanjutkan program-program bantuan sosial yang sudah berjalan, seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, dan PBI JKN. Kedua, mengoptimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memperkuat sinergi kelembagaan serta digitalisasi bantuan. Ketiga, mendorong model bantuan yang adaptif dan berkelanjutan, dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan percepatan graduasi menuju kemandirian.
Langkah sinergis antara BP Taskin dan Kemensos ini menjadi angin segar dalam upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan mencegah penyalahgunaan bantuan sosial, sekaligus mendorong transformasi sosial ekonomi bagi masyarakat miskin Indonesia.
(*)
