Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, sekaligus menjadi langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa pelaksanaan program ini berbasis pada data yang akurat dan tepat sasaran.
Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara kedua lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, yang membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 Tahun 2026.
Data ini tidak hanya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tetapi juga menjadi acuan utama dalam rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui mekanisme penjangkauan langsung berbasis DTSEN, khususnya bagi keluarga pada desil 1 dan 2.
Proses ini melibatkan verifikasi berlapis oleh pendamping PKH, BPS, serta pemerintah daerah, sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Sosial.
“Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, para orang tua siswa juga akan mendapatkan program pemberdayaan agar mampu meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Sementara itu, para lulusan Sekolah Rakyat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil.
“Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, berarti program ini belum berhasil,” tegasnya.
Konsep Sekolah Rakyat sendiri mengusung sistem berasrama (boarding school) dengan pendekatan multi-entry dan multi-exit, sehingga memberikan fleksibilitas bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
Sistem ini dinilai efektif karena memungkinkan siswa belajar secara lebih fokus tanpa tekanan ekonomi keluarga.
Dalam upaya percepatan, pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Hingga saat ini, pembangunan sekolah permanen telah berjalan di lebih dari 100 titik dan menargetkan menjangkau sekitar 4 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, atau putus sekolah.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan kesempatan yang setara. Dengan konsep berasrama dan pembiayaan oleh negara, anak-anak dapat belajar tanpa hambatan ekonomi,” jelasnya.
Dengan pendekatan berbasis data, dukungan lintas sektor, serta desain program yang adaptif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas
