Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun ekonomi nasional yang lebih merata sejak awal masa kepemimpinannya. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Fokus utama yang menjadi perhatian meliputi sektor pertanian, ketenagalistrikan, dan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.
Salah satu langkah konkret dalam 100 hari pertama adalah percepatan swasembada pangan. Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan secara menyeluruh pada 2025.
Dwi Andreas Santosa, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, menilai langkah ini bukan hal yang mudah mengingat ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi dalam satu dekade terakhir. Meski demikian, swasembada beras dipandang sebagai target yang realistis, mengingat stok beras awal 2025 mengalami peningkatan signifikan.
Produksi beras yang melimpah pada awal tahun ini diyakini menjadi modal kuat dalam mencapai swasembada beras pada 2025. Namun, jika produksi dalam negeri tidak mengalami peningkatan yang signifikan, ketergantungan terhadap impor kembali muncul pada tahun berikutnya.
Tantangan ini harus diantisipasi melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Pemerintah juga mulai menggenjot sektor pertanian melalui inovasi teknologi pertanian dan program pendampingan bagi petani guna meningkatkan produktivitas hasil panen.
Selain sektor pertanian, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian serius terhadap ketahanan energi. Selama 100 hari pertama, sebanyak 37 proyek ketenagalistrikan diresmikan, mencakup pembangunan pembangkit, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi.
Proyek tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan pemerataan pasokan listrik bagi industri serta masyarakat di wilayah terpencil. Keberadaan infrastruktur kelistrikan yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses energi yang stabil.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran krusial dalam mencapai swasembada energi dan mendukung pertumbuhan industri nasional.
Dengan kapasitas pembangkit baru yang telah beroperasi mencapai 3.222,75 MW, pasokan listrik bagi sektor industri semakin terjamin. Selain itu, potensi energi baru terbarukan (EBT) terus dikembangkan guna memastikan ketersediaan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau. Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi investor di sektor EBT agar percepatan transisi energi dapat segera diwujudkan.
Transformasi menuju industrialisasi dan hilirisasi menjadi prioritas utama dalam strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemandirian energi menjadi faktor vital dalam mewujudkan visi tersebut.
Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada pengolahan sumber daya alam dalam negeri terus diperkuat guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Keberlanjutan industri berbasis sumber daya lokal semakin diperkuat dengan regulasi yang memastikan bahwa bahan mentah dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong daya saing industri nasional.
Pada sektor pendidikan, pemerataan akses bagi masyarakat perbatasan turut menjadi perhatian utama. Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo mendapat apresiasi tinggi sebagai solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah terluar Indonesia.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, menilai program tersebut sangat relevan dalam memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Keberadaan sekolah berkualitas di wilayah perbatasan diharapkan dapat menjadi solusi atas minimnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
Sekolah Rakyat dirancang agar dapat berfungsi layaknya sekolah asrama yang tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, tetapi juga menjamin kebutuhan gizi para siswa.
Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat kurikulum berbasis vokasi di sekolah-sekolah perbatasan turut dilakukan guna memastikan lulusan memiliki keterampilan yang siap pakai di dunia kerja.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah strategis yang diterapkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan mencerminkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.
Dengan sinergi antara sektor pangan, energi, dan pendidikan, masa depan ekonomi nasional yang lebih inklusif semakin nyata. Keseriusan ini ditunjukkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga implementasi nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah sebelumnya. (*)
)* Penulis adalah Kontributor Yudistira Institute
