Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Program ini ditargetkan mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, dengan melibatkan penerima bantuan sosial (bansos) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Langkah ini dinilai sebagai transformasi penting dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif yang berorientasi pada kemandirian.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma penerima bansos menjadi pelaku ekonomi aktif. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam koperasi akan menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.
“Para penerima program bansos yang menjadi anggota koperasi diharapkan dapat meningkat derajat hidup dan kesejahteraannya, sehingga penerima manfaat dapat menjadi mandiri di masa mendatang,” kata Ferry.
Ia menambahkan bahwa KDKMP diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa melalui kekuatan kolektif yang berbasis gotong royong.
Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul turut mendorong percepatan integrasi penerima bansos ke dalam ekosistem koperasi. Ia menilai, skema ini tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga memberikan jalan keluar permanen dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
“Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini adalah bagian dari pemberdayaan keluarga penerima manfaat, salah satu diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat untuk menjadi pekerja di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” ujar Gus Ipul.
“Dengan begitu kita akan bisa mengukur dengan baik, berapa keluarga-keluarga ini yang sudah diberdayakan dan sudah lepas dari keluarga penerima bansos, dia menjadi keluarga yang lebih mandiri karena sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih daripada yang dia terima ketika menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial, jadi ini adalah satu hal yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema operasional yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan kerja di desa. Berbagai jenis pekerjaan telah dipetakan untuk menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari sektor logistik hingga pengelolaan aset koperasi.
“Sedang kita skemakan, yang pasti nanti ada driver, tentu saja karena ada mobil dan lain sebagainya, ada satpam, ada penjaga gudangnya dan lain sebagainya, ini masih proses pematangan,” jelas Farida.
Dengan pendekatan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi sosial-ekonomi desa, sekaligus membuka jalan bagi jutaan masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan.
