JAKARTA – Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu memasuki tahap penguatan tata kelola yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Setelah pembenahan internal Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan berlapis hingga sekolah, transparansi anggaran, digitalisasi, serta pelibatan ekonomi lokal didorong menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan dan akuntabilitas program.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai langkah Kepala BGN Sudaryono melakukan pembenahan internal dan evaluasi sumber daya manusia merupakan langkah progresif.
“Ini merupakan satu langkah inovatif dalam membenahi tata kelola Program MBG. Dari sisi human resources, apa yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono sangat progresif,” kata Trubus.
Menurutnya, pembenahan tersebut perlu dilanjutkan dengan membangun sistem pengawasan yang menjangkau seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari BGN, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga sekolah.
“Tanggung jawab hukum pengelola harus jelas apabila terjadi pelanggaran serius, termasuk kasus keracunan makanan. Selain itu, pengawasan juga perlu dibangun berlapis dari pusat, daerah, SPPG, hingga sekolah,” ujarnya.
Gagasan memperkuat peran sekolah juga disampaikan pengamat ekonomi dan UMKM Ridwan Mahmudi. Ia menilai evaluasi pelaksanaan MBG seharusnya tidak diarahkan untuk menghentikan program, melainkan menjadi momentum menyempurnakan desain tata kelolanya.
Dalam model tersebut, sekolah tidak sekadar menjadi tempat penerimaan makanan, tetapi memperoleh peran lebih besar dalam pengawasan pelaksanaan. Sekolah dinilai memiliki kedekatan dengan kondisi penerima manfaat karena mengetahui jumlah siswa yang hadir, kebutuhan khusus maupun alergi makanan, serta dapat mengawasi apakah makanan benar-benar dikonsumsi atau justru terbuang.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan keterlibatan guru penting karena mereka berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi siswa dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, laporan dari guru dapat menjadi sumber informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi pelaksanaan program di lapangan dan menjadi bahan perbaikan.
“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional,” ujar Sudaryono
Dorongan percepatan pembenahan MBG turut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, penataan program memang membutuhkan waktu, namun proses tersebut harus dipercepat mengingat MBG tetap diperlukan masyarakat.
“Kami mendukung bahwa proses penataan itu berjalan secara cepat,” kata Eddy.
Ia menilai pembenahan yang dilakukan merupakan bagian penting agar program MBG dapat berjalan semakin baik.
Dengan standar nasional yang kuat, pengawasan berlapis, digitalisasi dan rantai pasok lokal, MBG diharapkan berkembang menjadi program gizi yang semakin aman, transparan, akuntabel, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
