Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa ketergantungan pada alat maupun bahan baku impor, sebagai bagian dari komitmen menggunakan produk dalam negeri. Penegasan ini menjadi respons atas dorongan agar seluruh kebutuhan program nasional tersebut sepenuhnya dipasok dari produsen lokal, sejalan dengan upaya memperkuat rantai ekonomi nasional.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa lembaganya telah menerapkan kebijakan tanpa impor sejak program MBG mulai beroperasi pada Januari 2025. “Kan memang kami tidak memakai bahan baku impor atau peralatan impor,” ujar Nanik.
Menurut Nanik, seluruh kebutuhan peralatan untuk operasional MBG kini dipenuhi dari puluhan pabrik yang telah disiapkan pemerintah. Ia merinci bahwa terdapat sekitar 36 pabrik yang tersebar di berbagai daerah dan secara khusus memproduksi perlengkapan pendukung MBG.
“Bahan baku juga pakai dalam negeri,” katanya, memastikan bahwa proses produksi berjalan sepenuhnya dengan sumber lokal.
Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan ompreng atau food tray yang pernah disebut-sebut berasal dari luar negeri, Nanik menjelaskan bahwa produk tersebut sudah masuk ke Indonesia sebelum program MBG dimulai. Ia menegaskan bahwa impor food tray dari negeri Tirai Bambu itu tidak diperuntukkan khusus untuk MBG.
“Food tray itu masuk ke Indonesia bukan hanya untuk MBG. Sekolah kedinasan juga pakai food tray,” ujarnya.
Meski demikian, Nanik memastikan pabrik dalam negeri kini telah memroduksi ompreng untuk kebutuhan program tersebut. Ia menilai hal ini sebagai bentuk penyesuaian agar seluruh peralatan yang digunakan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Dorongan penggunaan produk lokal juga sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam peninjauannya di Rancabali, Kabupaten Bandung, pada Rabu, 5 November 2025. Ia menegaskan pentingnya menerapkan prinsip kemandirian produksi dalam program tersebut.
“Sebagai pengawas BGN, saya minta tidak ada satu barang pun yang impor, baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG,” ujar Muhaimin.
Muhaimin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Tim Koordinasi MBG menyampaikan bahwa pada tahap kedua program tahun depan, pemerintah akan memastikan seluruh kebutuhan dapur MBG dipenuhi UMKM dan koperasi lokal. Ia menilai langkah ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi rakyat.
“Kalau sudah stabil, semua bahan akan kami serahkan sepenuhnya kepada pelaku ekonomi rakyat,” tuturnya.
Dengan kepastian tidak digunakannya produk impor dalam MBG, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien, memperkuat industri lokal, dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat luas. *
