Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan terus diperkuat dari sisi standar gizi dan tata kelola anggaran. Pemerintah memastikan pelaksanaan program unggulan ini tetap memenuhi prinsip kualitas, ketepatan sasaran, serta transparansi penggunaan dana negara di tengah meningkatnya jumlah penerima manfaat secara signifikan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan mutu MBG selama Ramadan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan polemik di ruang publik.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kemasan makanan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Dadan juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra BGN untuk memperhatikan kualitas kemasan. Menu MBG, kata dia, tidak boleh hanya dikemas plastik sederhana, melainkan harus menggunakan wadah yang higienis dan mampu menjaga mutu makanan hingga diterima penerima manfaat.
Selain itu, BGN menekankan kepatuhan terhadap pagu bahan baku yang telah ditetapkan. Dadan mencontohkan pemilihan bahan pangan harus mempertimbangkan nilai gizi, harga, dan penerimaan masyarakat.
“Kacang relatif lebih mahal dibandingkan telur, sementara telur memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima masyarakat,” katanya.
Dukungan terhadap penguatan MBG juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati mengingatkan masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih makanan dan minuman dengan memperhatikan label kemasan, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan keluarga sekaligus mendukung keberhasilan program MBG.
“Program MBG yang dijalankan BGN merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujarnya.
Indah juga berharap keberadaan dapur SPPG dapat melibatkan masyarakat setempat sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Ia menegaskan pengawasan program membutuhkan peran bersama dan membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara konstruktif.
Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan melaporkan hingga 21 Februari 2026, realisasi penggunaan dana MBG telah mencapai Rp36,6 triliun atau 10,9 persen dari total alokasi Rp335 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut jumlah penerima MBG terus meningkat, dari 53,8 juta orang di akhir 2025 menjadi 60,24 juta penerima per 21 Februari 2026. Pada periode yang sama, jumlah SPPG melonjak menjadi 23.678 unit, menandai perluasan layanan MBG secara nasional. (*)
