Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn), Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk meredam gejolak harga beras.
Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan penyaluran bantuan pangan dan optimalisasi distribusi beras SPHP ke pasar rakyat.
“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan telah menjangkau hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan atau sekitar 60 persen dari target nasional sebanyak 33,2 juta penerima.
Pemerintah menargetkan seluruh bantuan tersebut tersalurkan sebelum akhir Juni.
Selain itu, BULOG telah menyalurkan sekitar 315 ribu ton beras SPHP melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” kata Rizal.
Di daerah, langkah stabilisasi juga terus diperkuat. Pemimpin BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib, menyatakan distribusi beras SPHP, beras premium, bantuan pangan, dan MinyaKita terus ditingkatkan guna mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Langkah-langkah strategis ini diambil untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat, terkait kecukupan kebutuhan bahan pangan pokok dan imbas dari adanya indikasi kenaikan harga di pasar,” ujar Taufan.
Sementara itu, Pemimpin BULOG Kanwil DIY Dedi Aprilyadi menegaskan percepatan distribusi beras SPHP dan MinyaKita terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan pasokan tetap tersedia.
“Beras SPHP dan MinyaKita merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Oleh karena itu, distribusinya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
