Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Melalui operasional dapur, pengadaan bahan pangan, dan distribusi makanan, program pemerintah tersebut membuka kesempatan kerja sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa program MBG telah menyerap sekitar 1,3 juta pekerja dari kelompok masyarakat miskin. Penyerapan tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa belanja negara dapat diarahkan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi.
“BGN ini mengubah cara kerja APBN agar mempercepat penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah, 1,3 juta warga miskin langsung bekerja di BGN. Ini terserap dalam waktu sangat cepat,” kata Muhaimin.
Selain penyerapan tenaga kerja, pelaksanaan MBG disebut telah mendorong munculnya 154 ribu pengusaha baru. Aktivitas ekonomi tersebut berkaitan dengan kebutuhan bahan baku, pengolahan makanan, penyediaan perlengkapan, hingga layanan distribusi yang menunjang operasional program.
“BGN telah membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat. Sebanyak 154 ribu pengusaha baru lahir,” ujar Muhaimin.
Menurutnya, pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian ekonomi.
Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga membuka ruang keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai pemasok kebutuhan dapur. Dengan demikian, manfaat program berpotensi menjangkau sektor pertanian, perdagangan, pengolahan pangan, serta jasa pendukung lainnya.
Sebagai gambaran, laporan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 Mei 2026 mencatat sebanyak 1,28 juta tenaga kerja terlibat langsung dalam 29.225 SPPG di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan catatan pada periode berbeda dari capaian terbaru yang disampaikan Muhaimin.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang.
Namun, kesinambungan manfaat ekonomi tersebut memerlukan pengelolaan rantai pasok yang tertib, standar keamanan pangan yang konsisten, serta akses yang terbuka bagi usaha kecil di daerah.
Pengembangan MBG diharapkan tidak hanya memperluas akses makanan bergizi, tetapi juga memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Pelibatan tenaga kerja dan pelaku usaha setempat menjadi faktor penting agar manfaat belanja pemerintah tersebar lebih luas dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat perputaran pendapatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (*)
