Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung mengambil alih penyelesaian polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, khususnya terkait status empat pulau di kawasan perbatasan.
Langkah tegas Presiden Prabowo mendapat dukungan dari berbagai kalangan politik. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menyebut penyelesaian persoalan batas wilayah ini harus segera dilakukan demi mencegah konflik horizontal.
“Masing-masing pihak mengklaim keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah administratifnya. Hal ini menimbulkan risiko konflik horizontal, kerancuan tata kelola, dan ketidakpastian hukum,” ujarnya.
Henry mendukung penuh keputusan presiden untuk mengevaluasi secara menyeluruh agar kasus ini tidak berlarut-larut dan kejelasan hukum bisa segera ditegakkan.
Dukungan juga datang dari DPR RI. Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, mengapresiasi kesigapan Presiden Prabowo dalam merespons langsung polemik antarprovinsi tersebut. Menurutnya, keputusan Prabowo mencerminkan ketulusan dan ketegasan dalam memimpin.
“Jadi itu kita apresiasi ke Pak Presiden. Sekali lagi kenapa saya bilang Pak Presiden itu sikapnya sincere, tulus, itu seperti itu. Orang tulus itu biasanya serta-merta kalau menjawab. Beliau serta-merta,” kata Utut.
Utut juga menilai, pelibatan para ahli adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan kewenangan konstitusional kepala negara.
“Mengenai 4 pulau, biar ini nanti yang para ahli yang paling paham duduk perkaranya. Saya nggak bisa menjawab, tapi apakah Pak Prabowo mem-bypass pasukan atau menteri? Saya rasa nggak. Itu masih kewenangannya,” lanjutnya.
Dengan langkah pengambilalihan langsung dari Presiden, penyelesaian yang adil, konstitusional, dan berdasarkan data historis bisa segera terwujud.
—
