Jakarta, Pemerintah menegaskan percepatan produksi minyak dan gas (migas) sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada energi. Melalui sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, percepatan ini diarahkan untuk menutup celah pasokan, menekan impor, dan menjaga stabilitas harga energi bagi industri serta rumah tangga.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menegaskan Komisi XII menilai tantangan pada sektor hulu migas pada 2023 dan 2024 telah menjadi pelajaran berharga, dan kini pemerintah berhasil menunjukkan tren pemulihan signifikan dengan capaian positif pada 2025. Meski begitu, capaian positif pada semester I 2025 dengan produksi 602 ribu barel minyak per hari (BOPD) dari target 605 ribu BOPD dinilai sebagai sinyal optimisme menuju target ambisius 1 juta BOPD pada 2030.
“Capaian ini menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk mewujudkan produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 bukan sekadar mimpi, tetapi sangat mungkin diwujudkan,” katanya.
Pemerintah kini tengah fokus pada peningkatan produksi lapangan eksisting, percepatan Plan of Development (PoD) proyek baru, serta optimalisasi enhanced oil recovery (EOR) dan digital subsurface. Pemerintah juga mempercepat perizinan, memangkas waktu tunggu eksplorasi, serta menata insentif fiskal dan nonfiskal agar menarik bagi investor hulu.
Di hilir, pemerintah mendorong efisiensi rantai pasok melalui penguatan infrastruktur penyimpanan, jaringan pipa, dan fasilitas regasifikasi, sehingga lifting yang meningkat dapat cepat terserap dan didistribusikan. Modernisasi kilang dan co-processing bahan bakar rendah emisi turut dipacu agar bauran energi nasional lebih bersih tanpa mengorbankan ketersediaan.
VP Development & Production Technical Excellence & Coordination Pertamina Hulu Energi (PHE), Devialina Puspita Dewi menjelaskan PT Pertamina berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pengembangan teknologi rendah karbon. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mewujudkan swasembada energi sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“PHE memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan energi nasional. Kami berfokus pada optimalisasi produksi migas, peningkatan cadangan, serta penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejalan dengan transisi energi, percepatan migas diposisikan sebagai jembatan (bridge fuel) untuk menjamin keamanan pasokan sambil memperluas investasi pada gas sebagai energi lebih bersih. Gas domestik diprioritaskan untuk pembangkit listrik, industri pupuk, petrokimia, dan transportasi, sehingga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menjelaskan untuk memastikan akuntabilitas, dibentuk dashboard kinerja terpadu yang memantau target pengeboran, success ratio eksplorasi, realisasi CAPEX, hingga tenggat on-stream proyek. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat apabila terjadi deviasi lapangan.
“Untuk memastikan akuntabilitas, kami membentuk dashboard kinerja terpadu yang memantau target pengeboran, success ratio eksplorasi, realisasi CAPEX, hingga tenggat on-stream proyek. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat apabila terjadi deviasi di lapangan,” ucap Simon.
Dengan langkah terukur dari hulu hingga hilir, pemerintah optimistis percepatan produksi migas akan memperkuat ketahanan energi, menekan defisit neraca migas, dan menjadi fondasi menuju swasembada energi yang berdaulat, berkelanjutan, serta pro-pertumbuhan.
“Energi aman, ekonomi kuat, dan kesejahteraan publik meningkat,” pungkasnya.
