Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa MBG bukan hanya program pemberian makanan, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Banyak siswa datang ke sekolah dalam keadaan lapar, yang tentu memengaruhi konsentrasi dan prestasi mereka. Program ini hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan nutrisi yang cukup agar bisa belajar dengan lebih baik,” ujarnya.
Selain meningkatkan kesehatan siswa, program ini juga bertujuan membentuk kebiasaan hidup sehat melalui pola makan yang teratur dan bernutrisi. Dengan pengawasan gizi yang ketat, siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan tetapi juga belajar pentingnya disiplin dan kebersihan.
Wamen Fajar menjelaskan bahwa program ini akan diperluas secara bertahap, dengan target seluruh sekolah yang membutuhkan dapat menikmati manfaat MBG pada akhir 2025.
“Banyak faktor yang harus diperhitungkan, seperti kesiapan infrastruktur dan sumber daya. Namun, pemerintah berkomitmen agar semua anak yang membutuhkan bisa merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk MBG, yang akan meningkat menjadi Rp171 triliun pada akhir tahun 2025. Prioritas utama diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi atau siswa dari keluarga prasejahtera.
“Sekolah di daerah perkotaan yang siswanya berasal dari keluarga mampu mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuan ini, sehingga kami fokus pada sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan,” tambahnya.
DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan angka stunting..
Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan BGN dalam menjalankan program ini.
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh pihak yang mengklaim sebagai penyelenggara MBG tanpa izin resmi,” ujarnya.
Lucy juga mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan penurunan. Pada Agustus 2023, tercatat 5.026 balita mengalami stunting, tetapi angka ini terus berkurang berkat berbagai program gizi dari pemerintah daerah.
