Jakarta, — Pemerintah Republik Indonesia melalui sejumlah kementerian dan BUMN konstruksi terus mempercepat perbaikan infrastruktur Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan perluasan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Program Renovasi Sekolah Rakyat tahap I telah dimulai sejak Mei 2025 dan mencakup 100 lokasi yang terencana, terbagi dalam dua lingkup yaitu Tahap 1A dan Tahap 1B. Tahap 1A, yang meliputi 63 sekolah, telah rampung dan diserahterimakan pada 13 Juli 2025 setelah melalui pelaksanaan selama 65 hari kalender.
Sedangkan Tahap 1B, mencakup 37 lokasi tambahan, menunjukkan progres fisik yang menggembirakan. Per 2 Agustus 2025, capaian fisik renovasi telah mencapai 89,02 persen melampaui target awal sebesar 60,04 persen, dengan selisih deviasi positif hingga 28,98 persen. Rencana tersebut diarahkan agar renovasi Tahap 1B selesai sepenuhnya pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Pelaksana tugas Direktur Utama Nandya Karya, Firmansyah menyatakan program renovasi sekolah rakyat tahap 1B tuntas pada 17 Agustus, sehingga sebanyak 100 sekolah rakyat siap pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
“Bagi Nindya Karya, mendapat tugas menyiapkan gedung dan asrama serta sarana-prasarana belajar dari Presiden melalui kementerian, jawaban kami satu: laksanakan dan sukseskan,” jelasnya.
Program sekolah rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.
Program Infrastruktur ini dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama. Kementerian PU menyediakan dukungan infrastruktur seperti ruang kelas, laboratorium, asrama guru, fasilitas air bersih dan sanitasi, serta kelistrikan, termasuk sistem off‑grid untuk wilayah terpencil, guna memastikan sekolah dapat segera difungsikan penuh pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Program Sekolah Rakyat sendiri juga merupakan amanah Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekolah ini menawarkan kurikulum terpadu yang disusun oleh tiga kementerian: Kementerian Sosial (Kurikulum Karakter dan Asrama), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kurikulum Formal), serta Kementerian Agama (Kurikulum Pendidikan Agama). Sekolah Rakyat saat ini melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan seluruh kebutuhan siswa—termasuk pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar—ditanggung negara penuh.
Keberhasilan renovasi Tahap 1A dan percepatan Tahap 1B mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah maupun publik. Namun, kritik juga muncul terkait tantangan infrastruktur dasar di lokasi terpencil. Menindaklanjuti tantangan tersebut, Menteri PAN RB Rini Widyantini menyatakan komitmen memfasilitasi kebutuhan tenaga pendidik melalui kerjasama Kementerian Sosial dan Dikdasmen.
”Kami akan memetakan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa dan kondisi nyata di lapangan untuk memastikan kesinambungan operasional Sekolah Rakyat dan kami mendukung semua program Presiden RI dari aspek tata kelola, kelembagaan sampai bagaimana kami mentransformasikan sumber daya manusia aparaturnya”, jelasnya.
Pemerintah melalui Nindya Karya dan Kementerian terkait menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan infrastruktur Sekolah Rakyat. Renovasi Tahap 1A telah rampung, sementara Tahap 1B tengah dikebut agar tuntas sebelum 17 Agustus 2025. Meski demikian, keberlanjutan program membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur penunjang dan ketersediaan guru agar manfaat pendidikan yang inklusif dapat dirasakan secara merata.
