Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa nasionalisme sebagai semangat kebangsaan yang luhur tidak dapat dan tidak semestinya direpresentasikan melalui simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, termasuk bendera bajak laut seperti yang identik dengan serial fiksi populer One Piece. Penegasan ini menjadi respons atas fenomena maraknya penggunaan atribut bajak laut dalam berbagai aksi publik, termasuk yang mengklaim sebagai simbol “perlawanan terhadap ketidakadilan” di tanah air.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan bahwa tindakan tidak etis dan menodai sakralitas perjuangan bangsa. Apalagi, hal tersebut dilakukan bertepatan dengan momen sakral 17 Agustus, hari di mana bendera Merah Putih sebagai simbol kedaulatan bangsa seharusnya dikibarkan dengan penuh khidmat.
“Bendera Merah Putih diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan nyawa, sampai dengan kemudian diproklamirkan pada 17 Agustus. Mengibarkan bendera selain Merah Putih pada tanggal tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga menyinggung kewibawaan dan makna dari Bendera Negara,” kata TB Hasanuddin
Dalam konteks ini, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memperkuat identitas nasional dengan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila, mempererat persatuan dalam keberagaman, dan terus membangun bangsa dengan semangat optimisme. Mengedepankan simbol-simbol lokal dan sejarah perjuangan nasional bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga soal ketahanan budaya dan ideologis bangsa di tengah derasnya pengaruh budaya global.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan ada ancaman pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) berbunyi Setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.
“Ini adalah upaya untuk melindungi martabat dan simbol negara,” kata Budi
Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, mencermati serius adanya upaya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah merah putih dan menggantinya dengan bendera simbol fiksi tertentu. Menurut dia, hal itu sangat memprihatinkan.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghargai pengorbanan para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban,” tegas Budi.
Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi. Tujuannya, memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara.
“Mari kita rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan penuh rasa syukur dan juga harapan bahwa bendera tersebut akan terus berkibar selamanya di bumi pertiwi Indonesia,” pungkas Budi
*
[edRW]
