Jakarta – Pemerintah dinilai berhasil mengelola arus mudik Lebaran 2026 melalui berbagai langkah strategis yang terus disempurnakan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, lancar, dan nyaman, baik saat arus mudik maupun arus balik.
Sejumlah kebijakan telah disiapkan, mulai dari penyediaan sarana transportasi hingga pengamanan terpadu melalui Operasi Ketupat 2026. Operasi ini melibatkan ratusan ribu personel gabungan guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai titik krusial.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,60 persen dari total penduduk Indonesia.
“Angka ini memang menurun 1,75 persen dibandingkan survei pada tahun 2025 sekitar 146 juta. Namun demikian pada realisasi tahun 2025 justru mencapai 154 juta. Artinya mobilitas masyarakat pada masa lebaran cenderung melampaui angka survei,” ujar Dudy.
Dudy juga menjelaskan bahwa mobil pribadi masih menjadi moda transportasi utama dengan perkiraan 76,24 juta pengguna, diikuti sepeda motor dan bus.
Sementara itu, sejumlah simpul transportasi diprediksi menjadi titik terpadat, seperti Bandara Soekarno-Hatta, lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni, Stasiun Pasar Senen, serta Terminal Pulogebang.
Untuk mendukung kelancaran perjalanan, pemerintah telah menyiapkan ribuan armada transportasi, termasuk puluhan ribu bus, ratusan kapal laut dan penyeberangan, ratusan pesawat, serta ribuan rangkaian kereta api. Program mudik gratis juga kembali digelar melalui berbagai moda dengan target melayani lebih dari 100 ribu penumpang.
“Program mudik gratis kami juga berikan untuk daerah pascabencana di Sumatera meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat,” kata Dudy.
Di sisi pengamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 mengusung tema “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” dengan melibatkan lebih dari 160 ribu personel gabungan.
Sementara itu, di tingkat daerah, Polda Jawa Barat menerapkan strategi rekayasa lalu lintas berupa sistem “one way sepenggal” untuk mengurai kepadatan di titik rawan seperti Limbangan dan Nagreg.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, menyebut skema ini diterapkan secara situasional dan terbukti efektif.
“Cukup efektif hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama, ini bisa mencairkan arus lalu lintas. Itu tadi terbukti ya, tadi cuman 10 menit, katanya gitu, sudah bisa lancar kembali di Limbangan,” ujar Rudi.
