Papua – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses energi hingga ke wilayah terluar dengan menjadikan Papua sebagai kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional. Kebijakan strategis yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan energi sekaligus menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap fokus pemerintah dalam mempercepat program listrik desa di Papua. Ia menilai kebijakan tersebut harus segera diterjemahkan dalam langkah operasional oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama BUMN kelistrikan dan kementerian teknis, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, masih banyak wilayah Papua yang belum menikmati akses listrik layak, meskipun memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar. Kondisi ini harus segera diatasi melalui percepatan program berbasis energi baru terbarukan.
“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Papua menyimpan potensi energi air, surya, dan berbagai sumber energi terbarukan lain yang strategis untuk dikembangkan. Selain mendorong kesejahteraan masyarakat lokal, pengembangan ini juga akan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Rivqy menekankan bahwa transisi menuju energi berkelanjutan harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial. Pemerataan listrik, menurutnya, merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang inklusif.
“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tegasnya.
Di tingkat implementasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN (Persero) terus memperluas akses listrik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini menyasar ribuan rumah tangga tidak mampu di wilayah Papua Tengah.
Manajer PLN UP3 Nabire, Rakhel Rumbewas, menjelaskan BPBL menargetkan 3.500 rumah tangga di Kabupaten Nabire, Deyiyai, Dogiyai, dan Paniai. Program ini mencakup pemasangan instalasi dan meteran listrik baru secara gratis bagi warga penerima manfaat.
“Dari alokasi 3.500 tersebut, pelanggannya sudah ada, tinggal kita menyelesaikan pemasangan instalasi listrik dan meteran di lapangan, tinggal 20 persen yang belum terpasang,” jelasnya.
Selain penyambungan gratis, pemerintah daerah juga memberikan bantuan token listrik guna memastikan masyarakat dapat langsung menikmati manfaat elektrifikasi. Dukungan lintas level pemerintahan ini mempercepat terwujudnya desa-desa berlistrik sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan sinergi kebijakan nasional dan implementasi teknis di lapangan, percepatan listrik desa di Papua diproyeksikan menjadi pengungkit utama pemerataan pembangunan sekaligus memperkokoh ketahanan energi Indonesia dari pinggiran.
