Jakarta- Pemerintah Indonesia telah mengumumkan langkah strategis dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Salah satu upaya tersebut adalah pemanfaatan aset negara untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang berkembang.
Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia mengambil langkah signifikan dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat dengan memanfaatkan aset tanah dan bangunan milik pemerintah untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 200 usulan lokasi yang berasal dari berbagai daerah, yang terdiri dari revitalisasi aset maupun lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah.
“Sekarang sudah ada beberapa lokasi dan akan terus berkembang, terdapat usulan dari kabupaten/kota, baik berupa aset tanah maupun gedung yang bisa direvitalisasi,” ujar Gus Ipul
Sebagai langkah awal, Kemensos telah memetakan sekitar 43 hingga 45 lokasi aset yang siap digunakan untuk Sekolah Rakyat. Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa sekitar 35 aset milik daerah sedang dalam proses kajian kelayakan untuk dijadikan sebagai lokasi sekolah.
“Selain itu, ada sekitar 35 gedung milik daerah yang sedang kami survei untuk memastikan kelayakannya sebagai tempat belajar,” jelas Gus Ipul.
Selain bangunan yang siap pakai, lebih dari 100 usulan lokasi berupa tanah kosong dengan luas lebih dari 5 hektare juga telah diterima. Usulan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyediakan lahan yang lebih luas bagi fasilitas pendidikan.
“Ada juga usulan berupa tanah yang luasnya di atas 5 hektare, sesuai dengan arahan Presiden. Itu masih kami kaji lebih lanjut,” tambahnya.
Sekolah Rakyat direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2025, sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.
Kementerian Sosial Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program, salah satunya dengan memperhatikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia. []
