Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis pada kinerja nyata sebagai langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh sektor. Melalui penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan, pemerintah berupaya menutup celah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat integritas birokrasi dari pusat hingga daerah.
Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan salah satu prioritas utama Presiden, bukan hanya sekedar formalitas sebagaimana tertuang dalam Asta Cita butir ke-7 yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
“Pencegahan korupsi merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar formalitas belaka. Hal ini tercantum dalam Asta Cita butir ke-7,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menekankan pentingnya rekrutmen berbasis merit, rotasi jabatan secara berkala, serta pengawasan melekat terhadap kinerja pegawai negeri. Diharapkan, dengan aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi, budaya kerja yang bersih dapat terus berkembang di lingkungan birokrasi.
Menteri PANRB, Rini Widiyantini menyoroti pentingnya digitalisasi proses bisnis dalam birokrasi sebagai pondasi tata kelola yang lebih bersih, cepat, dan transparan. Transformasi digital, menurutnya, krusial dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pelayanan publik.
“Digitalisasi proses bisnis dalam birokrasi merupakan fondasi utama untuk menciptakan tata kelola yang lebih bersih, cepat, dan transparan. Ini sangat krusial dalam sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pelayanan publik,” ujar Rini.
Hal senada juga diungkapkan Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti bahwa penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai krusial dalam meminimalkan praktik koruptif, karena dapat menutup ruang interaksi tatap muka yang rawan gratifikasi.
“Penggunaan SPBE meminimalkan praktik koruptif karena mampu mengurangi interaksi tatap muka yang rawan gratifikasi. Ini dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien,” ungkapnya.
Pemerintah juga mendorong implementasi sistem pemerintahan berbasis kinerja nyata, di mana keberhasilan suatu program atau lembaga tidak lagi dinilai dari narasi atau laporan semata, melainkan berdasarkan capaian konkret di lapangan. Melalui pendekatan ini, setiap instansi pemerintah dituntut menunjukkan hasil kerja yang dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Pemerintah menargetkan tata kelola yang berbasis kinerja ini bukan hanya menjadi slogan, tetapi sebagai standar baru dalam sistem pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
