Jakarta – Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan pentingnya pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat. Hal ini disampaikan di acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang dihadiri oleh 1500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta Convention Center, pada 28 April 2025.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat. Presiden optimis, Danantara memiliki potensi besar untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia.
“Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden juga meminta seluruh jajaran direksi BUMN untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien maupun yang menyimpang. Sementara evaluasi kinerja direksi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penilaian terhadap integritas dan profesionalisme.
“Pergantian direksi harus dilakukan bila terbukti tidak berprestasi atau melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan tetap mengedepankan promosi dari internal atau merekrut profesional yang kompeten tanpa diskriminasi,” ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian berharap pengelolaan Danantara dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat. Dana tersebut akan diinvestasikan dalam proyek nasional industrialisasi dan hilirisasi yang berdampak tinggi, menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk Indonesia.
“Pengelolaan Danantara harus menjadi titik balik dalam cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk dewan di BPI Danantara dan akan dipaparkan kepada publik dalam waktu sebulan.
“Nah ini yang memang tadi, kasih waktu satu bulan ke depan. Tidak hanya dari kami, dari Danantara juga untuk menyampaikan tadi ya, job atau tugas dari masing-masing dewan-dewan yang sedang terbentuk,” kata Erick.
BPI Danantara diluncurkan pada 24 Februari 2025, merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Pengelolaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi harus dilakukan dengan prinsip transparansi, integritas, dan profesionalisme guna memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI dan Kementerian BUMN, memperkuat arah kebijakan ini, dengan langkah konkret seperti pembentukan dewan pengawas Danantara yang akan diumumkan secara terbuka kepada publik. Dengan potensi besar yang dimiliki Danantara, pemerintah berkomitmen menjadikannya sebagai instrumen strategis dalam mendorong industrialisasi dan hilirisasi nasional, serta memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja direksi BUMN agar terbebas dari praktik-praktik tidak efisien.
