JAKARTA – Pemerintah memastikan rehabilitasi rumah tenaga kesehatan (nakes) dan warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh pascabencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan dan kepastian hunian bagi para petugas medis yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Aher, menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan negara terhadap tenaga kesehatan yang tetap bertugas di tengah situasi darurat.
“Pemulihan layanan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kondisi para tenaga kesehatannya. Ketika nakes masih tinggal di pengungsian, tentu sulit bagi mereka untuk bekerja secara optimal,” ujar Netty.
Ditambahkannya, komitmen pemerintah mengawal rehabilitasi sekitar 3.265 rumah tenaga kesehatan menjadi sinyal kuat kehadiran negara. Karena itu, langkah pemerintah yang memprioritaskan pemulihan rumah nakes patut diapresiasi.
“Ini menunjukkan negara hadir tidak hanya saat masyarakat membutuhkan layanan medis, tetapi juga ketika para nakes membutuhkan perlindungan dan kepastian untuk keluarganya,” jelasnya.
Netty juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Kemenkes dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Tenaga kesehatan yang pulih secara fisik dan psikologis akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Ini merupakan investasi terhadap ketahanan sistem kesehatan nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan seluruh layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Sumatra dapat beroperasi normal 100 persen pada Maret 2026.
“Target kita berikutnya adalah di bulan Maret kita mau recover semuanya 100 persen. Jadi kita sudah mendata seluruh rumah sakit dan puskesmas, termasuk kekurangannya,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas kesehatan masih membutuhkan peralatan pendukung akibat kerusakan saat banjir, seperti ribuan kasur dan armada ambulans. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkes menggandeng berbagai perusahaan otomotif guna memperbaiki ambulans yang rusak, serta membuka donasi publik untuk pemenuhan alat kesehatan seperti x-ray.
“Nakes itu harus melayani masyarakat. Kalau nakesnya sendiri masih bingung mengurus rumahnya, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik,” kata Budi.
Melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup rehabilitasi hunian, layanan kesehatan, dan administrasi publik, pemerintah diharapkan dapat memastikan pemulihan pascabencana di Sumatra berjalan adil, cepat, dan berkelanjutan. (*/rls)
