JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh guru, dosen, dan tenaga kependidikan melalui koreksi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran pendidikan yang langsung bisa dirasakan oleh seluruh tenaga pendidik di Indonesia telah meningkat secara signifikan dari yang sebelumnya Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun.
“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR.
Perbedaan alokasi terbesar terlihat pada tunjangan profesi guru (TPG) ASN daerah yang naik dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta gaji pendidik dan tunjangan profesi dosen PNS yang melonjak dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun.
Adapun TPG non-PNS dan TPD non-PNS tetap sebesar Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.
Lebih lanjut, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan mengenai betapa pentingnya penggunaan anggaran tersebut secara tepat sasaran, terutama memang bagi peningkatan kualitas dari seluruh tenaga pendidik di Indonesia.
“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, bahwa penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda menjadi fokus yang penting dari pemerintah, sementara hampir setengah dari anggaran pendidikan digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa koreksi angka tersebut dilakukan oleh pemerintah setelah seluruh komponen belanja pegawai sudah dihitung secara menyeluruh.
“Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” jelas Luky.
Secara total, anggaran sektor pendidikan pada tahun 2026 mencapai hingga sebesar Rp757,8 triliun atau 20% dari APBN.
Anggaran tersebut dialokasikan melalui transfer ke seluruh daerah di Indonesia hingga sebesar Rp253,4 triliun, Kementerian/Lembaga Rp243,9 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp223,6 triliun, serta pembiayaan pendidikan Rp37 triliun.
Lonjakan anggaran hingga Rp274,7 triliun bagi guru dan dosen tersebut semakin mempertegas komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan kesejahteraan pendidik sebagai prioritas utama pembangunan nasional. (*)
