Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah perlindungan anak di ruang digital dengan menggandeng berbagai platform digital untuk memerangi praktik judi daring yang semakin meresahkan. Langkah ini diambil menyusul temuan Kejaksaan Agung mengenai keterlibatan anak-anak, termasuk pelajar sekolah dasar, dalam aktivitas judi daring.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut dan menilai situasi ini sebagai tanda darurat perlindungan anak.
“Ketika anak-anak kita sudah menjadi pelaku atau korban dalam ekosistem judi daring, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan terlindungi,” ujar Arifah.
Arifah menegaskan bahwa judi daring membawa dampak yang luas terhadap perkembangan anak, mulai dari risiko kecanduan hingga tekanan psikologis dan perilaku menyimpang. Ia menjelaskan bahwa gangguan-gangguan tersebut dapat menghambat proses belajar serta pertumbuhan mental dan emosional anak.
“Negara dan orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan anak-anak terbebas dari lingkungan digital yang berisiko tersebut,” katanya.
Ia menambahkan bahwa fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan berlapis antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dalam mengawal aktivitas anak di dunia digital. Karena itu, pihaknya mendorong seluruh elemen untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemblokiran akses terhadap aplikasi yang berpotensi mengekspos anak pada praktik judi daring.
Upaya pemerintah tersebut didukung oleh komitmen platform digital, salah satunya OVO, untuk menekan peredaran dan transaksi terkait judi daring. Chief Operating Officer OVO, Eddie Martono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memblokir lebih dari 7.000 akun terkait judi daring sepanjang tahun ini.
“Di ronde pertama kita berhasil memblokir lebih dari 7 ribu dan juga kita lihat dari validitas atau respons dari masyarakat juga sangat positif,” ujar Eddie.
Ia menyebut bahwa memasuki ronde kedua, tingkat akurasi laporan masyarakat meningkat signifikan dengan validitas mencapai 91 persen.
Eddie menjelaskan bahwa tingginya validitas laporan menunjukkan meningkatnya kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan akun mereka dari ancaman judi daring.
Menurutnya, upaya tersebut telah berdampak nyata pada menurunnya transaksi judi daring secara masif. OVO mencatat bahwa aktivitas transaksi judi daring berhasil ditekan hingga 97 persen.
Ia memastikan bahwa penguatan pengawasan akan terus dilakukan melalui berbagai inisiatif internal dan sistem monitoring yang lebih komprehensif.
“Transaksi judol melalui program Gebuk Judol dan juga inisiatif-inisiatif lain yang kita kembangkan, monitoring dari penggunaan, konsumen dan lainnya,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri digital, diharapkan ruang digital Indonesia semakin aman dan ramah bagi anak. Pemerintah terus sigap menutup celah akses, termasuk dari jaringan Kingdom Group yaitu sindikat judi daring yang dinilai membahayakan masa depan anak-anak.
Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk membentengi generasi muda dari dampak destruktif judi daring sekaligus menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
