Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Langkah tersebut juga merupakan respon terhadap aspirasi 17+8.
Pada poin 16 disebutkan bahwa masyarakat meminta agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak. Hal tersebut langsung direspon cepat oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dikutip dari akun sosial media Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Selasa (9/9) lalu. Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo akan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah dan dampaknya dalam pembukaan lapangan kerja baru.
Lapangan kerja tersebut berasal dari berbagai program prioritas pemerintah. Pertama, dari kehadiran 80ribu Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah memprediksi program tersebut akan menyerap setidaknya 400 ribu orang tenaga kerja baru.
Kedua, program Kementerian Pertanian untuk replanting atau penanaman baru di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare akan menciptakan sebanyak 1,6 juta orang selama 2 tahun mendatang.
“Tahun ini, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan mencapai 100 desa, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang,” bunyi keterangan Setkab.
Ke depannya, Presiden memberikan target pembangunan sebanyak 4 ribu titik KNMP, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 200 ribu orang. Selanjutnya ada penciptaan lapangan kerja dari program Revitalisasi Tambak Pantura seluas 20 ribu hectare bisa mencapai lebih dari 132 ribu orang.
“Program modernisasi 1.000 kapal nelayan, yang akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak hamper 600 ribu orang,” sambung dalam unggahan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mendorong pencegahan PHK massal dengan menuntut para pengusaha untuk tidak melakukan PHK. Hal itu disampaikannya saat melakukan dialog Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Airlangga menekankan bahwa perusahaan tidak boleh hanya melihat aspek untung-rugi. Menurutnya, keberhasilan bisnis juga harus diukur dari kemampuan pengusaha menjaga tenaga kerja agar lapangan kerja tetap terjaga.
“Pemerintah berharap para pengusaha Kadin yang sudah digembleng di Magelang dengan semangat Gunung Tidar. tidak mundur untuk tidak melakukan PHK. Karena PHK itu bertentangan sengan semangat Tidar,” tuturnya.
