Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pengoperasian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dengan menargetkan 8.000 unit dapat beroperasi penuh pada pekan ini. Program tersebut diarahkan untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok, barang bersubsidi, dan bantuan pangan sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan, pembangunan fisik sekitar 29.000 unit koperasi telah diselesaikan. Sebanyak 8.000 unit di antaranya sedang dilengkapi fasilitas logistik, persediaan barang, serta kendaraan distribusi.
“Koperasi Desa Merah Putih merupakan sarana pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi, mulai dari pupuk, gula, minyak goreng, hingga LPG. Saat ini, kelengkapan 8.000 koperasi terus dipersiapkan, termasuk pemeriksaan kendaraan pengangkut seperti truk, mobil pikap, dan bentor,” ujar Zulkifli.
Selain menyalurkan barang bersubsidi, koperasi tahap awal akan membantu mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Koperasi juga dilibatkan dalam penyaluran bantuan beras gratis kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat kelompok desil satu hingga empat, dengan total alokasi satu juta ton. Pengisian stok dilaksanakan bertahap selama beberapa minggu untuk menjaga kelancaran penyaluran.
Pengawasan operasional dimulai pada 15 Oktober 2026 dengan melibatkan lebih dari 100 perwakilan lintas kementerian, Pangdam, gubernur, bupati, camat, dan kepala desa.
“Mulai besok, pemantauan akan dilaksanakan terhadap seluruh koperasi. Selama delapan hari pertama, pemeriksaan difokuskan pada 8.000 unit untuk mengetahui kekurangan, mengidentifikasi kendala, dan memastikan distribusi berjalan lancar,” tegasnya.
Pemerintah juga mengoperasikan posko komando selama 24 jam di bawah pimpinan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Sementara itu, Agrinas akan mendampingi pengelola selama satu hingga dua tahun agar koperasi mampu berkembang secara mandiri dan profesional.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan dukungan perusahaan melalui penyediaan listrik dan pengembangan layanan ekonomi koperasi.
“PLN berkomitmen penuh mendukung KDKMP, baik melalui pasokan listrik yang andal maupun peluang usaha pembayaran tagihan dan pembelian token listrik agar koperasi memperoleh pendapatan tambahan,” ungkapnya.
Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy menyampaikan, hingga Oktober 2026, sebanyak 107 KDKMP telah mengembangkan layanan PPOB dengan lebih dari dua ribu transaksi kelistrikan. Kolaborasi ini diharapkan memperluas akses layanan masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan koperasi melalui pengawasan dan pendampingan berkelanjutan. (*)
