Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai pilar utama transformasi sektor energi nasional.
Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pernyataannya menekankan bahwa ketergantungan terhadap impor energi harus segera dikurangi, dan percepatan pembangunan energi terbarukan menjadi prioritas utama demi memastikan kedaulatan energi bangsa.
“Potensi energi terbarukan kita luar biasa, geothermal kita luar biasa, hidro sangat besar, dari angin, dari gelombang ternyata sangat besar,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan target ambisius Indonesia untuk mencapai net zero emissions sebelum tahun 2050. Strategi yang disusun mencakup penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, transisi penuh ke energi terbarukan dalam 10 tahun, serta pencapaian swasembada listrik secara nasional.
Sebagai langkah konkret, PT PLN (Persero) melalui sinergi dengan pemerintah daerah, terus memperluas inisiatif pembangunan pembangkit energi bersih. Salah satu terobosan terbaru adalah kerja sama antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, dalam pengembangan potensi energi hidro. Potensi alam Gayo Lues dinilai sangat mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud sinergi lintas sektor sekaligus upaya dalam mengakselerasi transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions.
“Kami menyambut baik inisiatif pembangunan pembangkit listrik hidro ini dan menyatakan bahwa investor yang tertarik akan disambut dengan tangan terbuka, tentunya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, termasuk zona daerah aliran sungai (DAS),” ungkap Evy.
Senada, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Mundhakir, menyebut kerja sama ini sebagai proyek percontohan nasional dalam pengembangan PLTA, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Piko Hidro (PLTPH). Ia menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah untuk pengembangan energi ramah lingkungan.
“MoU ini menjadi langkah strategis dalam pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, meningkatkan kemandirian energi lokal, dan mendukung target pengurangan emisi karbon. Kami berharap proyek ini menjadi model pengembangan EBT di berbagai daerah lainnya di Indonesia,” kata Mundhakir.
Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah, termasuk kemitraan aktif dengan BUMN dan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya visi, tetapi telah memasuki fase implementasi. Dengan dukungan semua pihak, swasembada energi berbasis EBT bukanlah hal yang mustahil, melainkan masa depan yang sedang dibangun hari ini.
[edRW]
