JAKARTA – Menjelang rencana penyelenggaraan Reuni 212 di Monas pada 2 Desember 2025, masyarakat diingatkan agar tetap waspada terhadap potensi provokasi dan penyusupan kelompok berkepentingan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap acara tersebut, termasuk adanya kekhawatiran yang disampaikan sejumlah pihak mengenai kemungkinan ditunggangi kelompok berideologi transnasional.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menegaskan acara tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan berpotensi menjadi momentum konsolidasi kelompok berpaham khilafah, radikalisme, serta jaringan terorisme.
“Kelompok-kelompok terlarang seperti FPI, HTI, hingga simpatisan Ikhwanul Muslimin berpotensi memanfaatkan kegiatan itu untuk menghidupkan kembali agenda mereka,” tegasnya di Solo, Jawa Tengah.
Menurutnya, negara tidak boleh lengah terhadap ruang-ruang yang dapat dimanfaatkan ideologi ekstrem. Ia menilai langkah tegas aparat seperti Densus 88, BNPT, Polri, dan TNI sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keselamatan rakyat.
“Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat yang telah lama mengambil langkah keras terhadap kelompok radikal demi mencegah instabilitas sosial,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan panitia Reuni 212 Buya Husen, menegaskan bahwa acara tahun ini mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan Indonesia” dan berkomitmen tertib, damai, dan kondusif. Pihaknya telah menyiapkan koordinasi intensif dengan Polri guna menjaga keamanan, termasuk mengantisipasi potensi gesekan sosial yang mungkin muncul.
“Reuni 212 untuk memperkuat ukhuwah serta menjadi ruang silaturahmi umat Islam, ulama, dan tokoh bangsa. Kerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan situasi tetap stabil hingga acara selesai adalah prioritas,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Steering Committee Reuni 212, Ahmad Shobri Lubis, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut akan memperkuat persatuan umat dan tetap mengusung spirit kebangsaan sebagaimana Aksi Bela Islam 2016.
“Panitia bahkan mengundang Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara untuk hadir dalam rangka membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan umat,” ucapnya.
Meski panitia memberikan jaminan kondusivitas, pemerintah tetap mengingatkan pentingnya kewaspadaan publik. Potensi penumpang gelap dan penyebaran narasi provokatif di media sosial menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi bersama. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berkumpul tetap dijamin konstitusi, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk agenda yang mengancam keutuhan NKRI.
Masyarakat diminta tetap tenang, tidak terpancing informasi provokatif, dan mengutamakan persatuan. Aparat keamanan juga diminta bersiaga memastikan tidak ada celah hukum yang disalahgunakan oleh kelompok berideologi ekstrem.
(*/rls)
