Jakarta – Direktur Strategi APBN, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Wahyu Utomo, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penguatan investasi.
“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” tegas Wahyu.
Wahyu menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.
Ketiganya dirancang untuk memperkuat sumber pertumbuhan domestik, memperbesar peran investasi produktif, serta memperluas akses pasar internasional.
Melalui pendekatan pragmatis, pemerintah akan mengoptimalkan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai penggerak perekonomian. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung sektor produktif, terutama manufaktur, perdagangan, dan pertanian.
Percepatan belanja pemerintah serta pemberian insentif diharapkan mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.
Pendekatan transformatif dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dengan sektor moneter, keuangan, dan investasi. Pemerintah berupaya memperkuat industrialisasi, hilirisasi, serta investasi yang berorientasi ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak terus bergantung pada konsumsi domestik.
“Danantara kami anggap sebagai dua tangan negara yang digunakan untuk menjadi sumber pertumbuhan. Kami juga akan mengubah pola pikir karena tidak mungkin selamanya kita hanya mengandalkan konsumsi,” ujar Wahyu.
Sementara itu, pendekatan diplomatis difokuskan pada perluasan akses perdagangan, peningkatan ekspor, dan penarikan investasi asing. Diplomasi ekonomi juga diharapkan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Menurut Wahyu, keberhasilan strategi tersebut membutuhkan iklim investasi yang kondusif, birokrasi yang mendukung, serta tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Dari sisi perencanaan anggaran, RAPBN 2027 dirancang dengan pendapatan negara sekitar Rp3.435 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.106 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,4 persen, dengan target inflasi 2,9 persen.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial Rp539 triliun, ketahanan pangan Rp195 triliun, dan kesehatan Rp244 triliun.
Optimisme pemerintah turut didukung sejumlah indikator ekonomi domestik, seperti inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit dua digit. Hingga September 2026, penerimaan negara tercatat meningkat 25,5 persen, sedangkan belanja negara tumbuh 19 persen. Keseimbangan primer juga mencatat surplus Rp125,5 triliun.
[w.R]
