JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus melakukan langkah strategis dalam menjaga stabilitas fiskal.
Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun.
Kebijakan efisiensi yang diterapkan mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, pembatasan kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD), serta pengurangan honorarium tim kerja.
Ekonom dan pengamat pasar keuangan, Ibrahim Assuabi, menilai kebijakan ini sebagai langkah positif dalam mengendalikan defisit anggaran.
“Pemerintah saat ini membutuhkan belanja besar untuk berbagai program pembangunan. Jika tidak diimbangi dengan efisiensi, maka akan semakin banyak obligasi yang harus diterbitkan untuk menutupi anggaran tersebut,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya efisiensi belanja negara, defisit anggaran dapat ditekan dan ketergantungan pada utang luar negeri bisa dikurangi.
Namun, di sisi lain, Ibrahim juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi berdampak pada sektor bisnis yang selama ini bergantung pada kerja sama dengan pemerintah.
Meski demikian, ia meyakini bahwa penghematan ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjalankan program prioritas.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak hanya bertujuan untuk menghemat anggaran, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas belanja negara.
“Dengan kebijakan ini, kita bisa memperbaiki kualitas belanja, termasuk dalam hal biaya operasional kementerian. Selain itu, efisiensi ini juga dapat menutup celah-celah yang selama ini berpotensi menimbulkan praktik korupsi,” ujarnya.
Presiden Prabowo sendiri telah beberapa kali menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja negara.
Salah satu contoh implementasi efisiensi ini dapat dilihat pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), yang mengalami pemangkasan anggaran cukup signifikan.
Untuk tahun anggaran 2025, Kemkomdigi mengusulkan pengurangan belanja sebesar Rp 4,49 triliun atau sekitar 58,17 persen dari total pagu yang disetujui.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menganggap pemangkasan anggaran bukan sebagai beban, melainkan sebagai tantangan untuk menemukan cara kerja yang lebih efisien.
“Pada dasarnya, ini adalah tantangan menarik bagi kami. Masih banyak ruang untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas kerja,” ujarnya.
